TEMPO.CO, Semarang - Potensi kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Semarang mencapai Rp 1,5 miliar atau 9,6 persen dari total nilai kredit yang disalurkan Rp 16,3 miliar. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Litani Satyawati mengatakan nilai kredit itu dikelola oleh 1.294 koperasi yang ada di Kota Semarang.

“Kami telah membentuk tim untuk menangani kredit macet tersebut,” katanya saat rapat pembahasan dengan komisi perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Selasa 27 Agustus 2013.

Menurut Litani, Dinas Koperasi akan meningkatkan proses validasi dan verifikasi lapangan kepada pelaku UMKM yang mengajukan kredit dana bergulir. Selama ini pendanaan bergulir bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sejak 2001-2008 senilai Rp 4,7 Miliar.

Dana permodalan itu semakin tumbuh sejak 2009 hingga sekarang ketika dikelola lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2008, pengelolaan dana modal harus lewat BLUD,” kata Litani.

Pada 2013 ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah menambah alokasi bantuan modal terhadap tiga koperasi, 12 pelaku usaha mikro dan empat lembaga keuangan mikro senilai Rp 242 juta.

Bantuan itu diharapkan bisa membantu persoalan modal UMKM dan koperasi yang ada. “Karena selama ini modal jadi hambatan pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya,” katanya.

Pejabat pelaksana tugas Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi menyatakan, bantuan permodalan secara bergulir yang diberikan itu tergolong ringan, karena bunga pengembalianya hanya 0.5 persen per bulan. “Modal itu sifatnya untuk membantu, meski harus dikembalikan,” katanya.

Hendrar meminta agar penerima bantuan dapat menjadi pengusaha yang bertanggung jawab, selain konsentrasi pada bisnis yang ditekuni juga mampu mengembalikan modal bantuan yang diberikan.

EDI FAISOL