2014, Pertumbuhan Ekonomi di Batas Bawah

Reporter

Jumat, 16 Agustus 2013 14:11 WIB

Menkeu Chatib Basri. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri tak mau mematok target pertumbuhan ekonomi yang muluk-muluk. Ekonom dari Universitas Indonesia ini memilih batas bawah dari kisaran 6,4-6,9 persen sebagai target pertumbuhan ekonomi 2014. "Dengan kondisi keuangan global seperti saat ini, kami optimis di angka 6,4 persen," ujarnya seusai menghadiri pidato kenegaraan Presiden di kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 16 Agustus 2013.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi maksimal 6,9 persen. Namun kalangan pengusaha menilai target itu terlalu tinggi mengingat perekonomian global masih lesu. Para pengusaha ragu tahun depan terjadi pemulihan ekonomi, sehingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (ApindO) memprediksi pertumbuhan ekonomi paling realistis berkisar pada 5,5 sampai 5,7 persen.

Staf khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan, Firmanzah, mengatakan pemerintah akan berupaya agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Menurut dia, kisaran target pertumbuhan yang sudah ditetapkan akan dibahas kembali untuk menjadi asumsi makroekonomi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam merumuskan asumsi makro ekonomi, pemerintah akan mempertimbangkan segala aspek termasuk kondisi global. "Kami juga akan melihat aspek pemerataan pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, kebijakan fiskal, pengelolaan pembiayaan dan anggaran," katanya.

Menurut Firmanzah pemerintah masih melihat adanya optimisme mengenai perkembangan situasi ekonomi global 2014. "Dunia melihat akan sedikit lebih membaik. Asumsi makro mudah-mudahan bisa tercapai. Kami juga sudah membuat penyederhanaan prosedur anggaran," katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Ahmad Erani Yustika menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen versi pemerintah masih realistis. Sebab, ada sejumlah faktor pendukung seperti pengurangan beban subsidi bahan bakar minyak, tidak adanya kenaikan tarif listrik, dan investasi yang diperkirakan kembali meningkat.

ANGGA SUKMA WIJAYA



Terpopuler

Kata Sekjen ESDM Soal Jejak Suap Rudi di Kantornya

Haryono Umar Tak Kaget Rudi Rubiandini Ditangkap

Hal Paling Ganjil Sebelum Sisca Yofie Tewas

Ini Laporan Kekayaan Rudi Rubiandini

Penyebab Kasus Rudi Rubiandini Versi Jusuf Kalla

Tersangka Pembunuh Sisca Diperiksa Dengan Lie Detector



Berita terkait

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

12 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

1 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

1 hari lalu

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina

Baca Selengkapnya

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

1 hari lalu

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah

Baca Selengkapnya

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

1 hari lalu

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tingkat pengangguran 2024 telah turun lebih rendah ke level sebelum pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

1 hari lalu

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean karena dugaan konflik kepentingan dengan keluarga.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

2 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

Advokat Andreas mewakili kliennya Wijanto Tirtasana datang ke Kantor Kemenkeu. Dia meminta agar LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta itu diperiksa

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

2 hari lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

3 hari lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya