TEMPO.CO, Jakarta - Raden Priyono sedang mengikuti rapat kerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang menamatkan riwayat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) diketuk. Ia mengaku terperanjat karena tak menyangka lembaga yang dipimpinnya dibubarkan seketika tanpa ada masa peralihan.

Sebagai Kepala BP Migas yang mendapat dukungan 45 dari 52 suara di Komisi Energi DPR, me­ngalahkan Hadi Purnomo dan Evita H. Legowo, Priyono dikenal ulet. Beberapa kali dia berani menentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang saat itu dijabat Darwin Zahedy Saleh. Ada seloroh, untuk menyingkirkan Priyono, BP Migas harus dihabisi.

Mantan Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM itu memang tak berkutik menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi, kendati tak sepenuhnya rela. "Kami mempertanyakan juga, siapa di balik ini," katanya saat ditemui tim Tempo di kantornya di Wisma Mulia, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Laporan utama majalah Tempo menurunkan wawancara lengkap dengan kepala BP Migas itu (Baca: BP Migas Wassalam!)

Apa penilaian Anda terhadap putusan MK yang didasari gugatan sejumlah organisasi agama?

Ini juga menjadi pertanyaan besar buat saya. Kalau yang memprotes adalah Ikatan Ahli Teknik Perminyakan atau asosiasi profesi yang terkait dengan perminyakan dan perdagangan, itu oke. Ini yang minta judicial review kan ormas-ormas Islam. Saya sudah cek di hadis-hadis, tak ada soal BP Migas disebut. Jadi apa kaitan mereka dengan BP Migas? Kami mempertanyakan juga, sebenarnya siapa sih di balik yang protes ini. Kompetensi mereka jauh sekali dengan bisnis yang kami kelola. BP Migas itu dieksekusi tanpa pernah dihadirkan. Saya tidak pernah diundang secara formal untuk memberi penjelasan di Mahkamah Konstitusi.

BP Migas dianggap terlalu liberal dan pro-asing?

Bagaimana bisa disebut liberal? BP Migas itu bekerja berdasarkan aturan perundangan. Namanya saja badan pelaksana, tidak bisa bikin kebijakan sendiri. Dasar kerjanya aturan yang ditetapkan pemerintah. Kalau mengenai kontraktor asing atau berpihak pada asing, yang mengundang orang asing itu siapa? Kan itu zamannya Pak Kurtubi, saat semua asing datang. Kami cuma kebagian belakangan.

Ada lebih dari 70 persen kontrak bagi hasil dengan asing? Iya, karena dia (Kurtubi) yang mengundang. Tolong dicatat itu. Itu zamannya Pertamina. Di era BP Migas, perusahaan asing yang masuk baru tahap eksplorasi, belum ada yang produksi. Jadi, lebih tepat mempermasalahkan Pak Kurtubi, kenapa dulu mengundang asing. Kenapa dulu lahan Pertamina tidak dikerjakan sendiri? Di Arun, di Balikpapan, di Sumatera Selatan. Kenapa jatuh ke asing? Padahal itu semua milik Pertamina. Seharusnya Pak Kurtubi mempertanggungjawabkan itu kepada generasi muda.

Di antara para pemohon dan yang setuju pembubaran BP Migas, ada juga mereka yang dulu ikut merancang Undang-Undang Migas Tahun 2001?

Ya, ini terjadi kelucuan. Srimulat sudah mati, tapi ternyata sekarang berpindah tempat. Banyak tokoh ini membuat kelucuan yang melebihi Srimulat. Ini saya sebagai pengamat. Ke mana pun Pak Kurtubi perang, saya siap mendampingi, supaya datanya dibaca dengan benar. Karena fakta di lapangan saja beliau tidak tahu, bagaimana bisa jadi pengamat?

Wawancara selengkapnya lihat di majalah Tempo. Apa kata dia soal penjualan gas ke Cina yang kelewat murah?

TEMPO

Berita Terpopuler Lainnya
BP Migas Bubar, Karyawan Diademkan SBY
BP Migas Bubar, Ditumbangkan 12 Ormas
Dua Pejabat BI Diduga Terlibat Skandal Bank Century
Selingkuhan Bos CIA "Rekonsiliasi" dengan Suami
Ahok Diminta Tak Permalukan Anak Buah
BP Migas? Wassalam!