TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Rahayu meminta pemerintah tidak terlalu terlena dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah saat ini. Berdasarkan pengalaman negara lain, pertumbuhan kelas menengah ini dikhawatirkan malah bisa menjadi jebakan bagi negara tersebut.

"Negara itu nantinya sulit tumbuh ke tingkat berikutnya, jadi hanya bisa sampai kelas menengah," ujar Destry ketika menyampaikan paparan Outlook Makro Ekonomi di Jakarta, Kamis, 13 September 2012.

Ia mencontohkan Filipina, yang telah berstatus negara kelas menengah sejak tahun 80-an. Perkembangan tingkat masyarakat yang cukup signifikan inilah yang membuat Asian Development Bank menempatkan kantor pusatnya di sana. Tetapi, jika dilihat keadaannya saat ini, kondisi Indonesia malah lebih baik ketimbang Filipina.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Filipina saat itu tidak disertai usaha lain seperti inovasi, pengembangan teknologi, serta peningkatan pendidikan masyarakatnya. Indonesia saat ini bersituasi kurang lebih sama seperti Filipina. Jika pemerintah tidak mengupayakan hal-hal tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjebak di kelas menengah saja.

Ciri-cirinya, menurutnya, sudah terlihat dengan posisi kualitas Sumber Daya Manusia yang masih relatif rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Berdasar data UNDP, Indonesia saat ini masih berada di peringkat 108 jauh di bawah Malaysia yang berada di peringkat 57.

Belum lagi jika dilihat dari proporsi pekerja lulusan universitas terhadap total pekerja. Berdasar data ILO, baru sebanyak 7 persen total pekerja yang merupakan lulusan universitas. Lebih rendah dibanding Thailand yang sebanyak 17 persen, bahkan Filipina yang sebanyak 29 persen.

Tetapi, ada juga contoh negara yang berhasil mengatasi jebakan kelas menengah yaitu Korea Selatan. Menurutnya, tahun 80-an Korea Selatan posisinya sama dengan Filipina. Namun, negara tersebut melakukan inovasi dan pengembangan teknologi besar-besaran hingga bisa menjadi negara dengan masyarakat berpendapatan tinggi saat ini.

Ia menekankan, pemerintah harus lepas dari jebakan ini dengan memperbaiki tiga hal yang masih menjadi kekurangan, yakni menggenjot pasar tenaga kerja untuk menghasilkan sumber daya berkualitas, pengembangan teknologi agar semakin banyak industri bernilai tambah, "Dan terakhir adalah infrastruktur harus terus dibangun," kata dia.

GUSTIDHA BUDIARTIE