Petugas memperlihatkan stiker sukseskan sensus pajak nasional di kawasan jalan Abdul Muis, Jakarta, Jumat (30/9). Sosialisasi tersebut dilakukan bersamaan dengan sensus pajak yang tengah dilakukan Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak di berbagai tempat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi mengaku masih adanya kendala dalam pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) sehingga belum optimal. Menurut dia, selain karena kurang optimalnya petugas sensus, resistensi dari masyarakat juga masih kerap ditemukan di lapangan.
"Kami mengakui ini tidak berjalan mulus dan masih ada persoalan. Selain masih adanya resistensi masyarakat yang menganggap ini tidak perlu, persoalannya juga ada di internal kami," kata Dedi di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kamis, 16 Agustus 2012.
Menurut Dedi, faktor internal yang dihadapi oleh lembaganya dalam melakukan sensus pajak adalah terbatasnya jumlah pegawai pajak dibanding dengan beban kerja yang begitu banyak. Namun, dia menyatakan akan terus mendorong petugas untuk melakukan survei di lapangan.
"Beban kerja Ditjen Pajak luar biasa, sedangkan jumlah pegawai hanya 32 ribu. Bandingkan dengan Jepang yang memiliki 56 ribu pegawai untuk sekitar 120 juta penduduknya. Penduduk Indonesia dua kali lipat, letak geografisnya juga bisa dilihat," katanya.
Dedi yang baru dilantik menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak pada hari ini, mengaku optimistis target sensus pajak akan tercapai pada akhir September mendatang. Ia menyatakan lembaganya akan terus mendatangi kantong dan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi pajak.
Direktorat Jenderal Pajak, kata dia, akan melaporkan hasil sementara sensus pajak setelah Hari Raya Lebaran nanti. "Kami tetap optimistis bisa tercapai pada akhir September karena Oktober hingga November sudah harus fokus kepada penerimaan. Yang jelas ini tetap berjalan," ujar dia.
