Bebaskan Lahan Tol, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 95 Miliar  

Reporter

Editor

Kamis, 25 Agustus 2011 13:43 WIB

Pembangunan proyek jalan layang non tol (JLNT) Antasari-Blok M, Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan menggelontorkan dana Rp 95 miliar untuk pembebasan tanah pembangunan jalan tol ruas Depok-Antasari. “Bentuknya dana talangan,” kata Kepala Pusat Investasi Soritaon Siregar saat penandatanganan perjanjian pinjaman dana ini di jakarta Kamis, 25 Agustus 2011.

Dana talangan ini diberikan kepada PT Citra Waspphutowa untuk pembebasan lahan 72 hektar atau jalan sepanjang 12 kilometer yang akan habis hingga Oktober mendatang.
Citra Waspphutowa merupakan kontraktor gabungan dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebagai pemegang saham dengan PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Hutama Karya, dan PT Bosowa.

Direktur Utama Waspphutowa Tri Agus Riyanto mengatakan proses pembangunan ini digagas selama 5 tahun. Lamanya proses ini lantaran proyek ini mengalami kenaikan investasi karena harga tanah yang naik. Akibatnya, tarif tol hasil perhitungan, Tri menambahkan, di atas harga tarif tol resmi. “Sehingga tidak bankable (tidak layak mendapat pinjaman bank),” katanya. Oleh karena itu, kontraktor melakukan penghitungan ulang agar nilai investasi menjadi layak.

Soritaon mengatakan masuknya Pusat Investasi dalam proyek ini lantaran Badan Pengatur Jalan Tol belum mendapatkan dana dari APBN-P sebesar Rp 3,8 triliun. Oleh karena itu, Rp 95 miliar milik Pusat Investasi digunakan untuk menalangi kebutuhan proyek ini. “Agar BPJT bisa bernafas,” ujarnya. Dana PIP akan dikembalikan setelah anggaran negara cair pada November mendatang.

Total biaya pembebasan lahan proyek ini, menurut Tri, mencapai Rp 378 miliar yang bakal diambil dari anggaran Badan Layanan Umum. Karena ada kemungkinan kenaikan harga tanah, Tri menambahkan, proyek ini juga membutuhkan dana land capping atau subsidi pemerintah kepada investor untuk pembebasan lahan. “Nah, ini yang kami tidak tahu berapa besarnya,” katanya.

Adapun untuk pembangunan konstruksi, menurut Tri, PT Bank Mandiri Tbk, PT BRI Tbk, dan PT Bank Jabar-Banten Tbk telah memberikan komitmen memberikan pinjaman hingga Rp 1,8 triliun. Mendengar hal ini, Soritaon mengatakan juga tertarik untuk berinvestasi. “Kami juga mau,” katanya.

Soritaon juga menawarkan kepada Waspphutowa pinjaman jika ada anggaran Badan Layanan Umum tidak cair pada waktunya. “Kami siap memberikan pinjaman,” katanya. Dana talangan yang diberikan Pusat Investasi menggunakan ketentuan bunga Lembaga Pinjaman Simpanan ditambah satu persen.

Selain proyek tol Depok-Antasari, Pusat Investasi juga menalangi dana pembebasan lahan jalan tol Kunciran-Cengkareng yang konsesinya dipegang PT Marga Kunciran Cengkareng, dan jalan tol Kunciran-Serpong yang dipegang oleh PT Marga Trans Nusantara. “Masing Rp 95 miliar,” katanya.

AKBAR TRI KURNIAWAN | SUTJI DECILYA


Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

14 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

17 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

1 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

2 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

5 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

5 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya