TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berencana akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012. Dalam RAPBN 2012 ditetapkan kenaikan TDL sebesar 10 persen. "Realisasinya paling lambat pada April 2012 akan dinaikkan proporsional," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Soebroto Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2011.
Menteri menambahkan, TDL di tingkat rumah tangga miskin tidak akan dinaikkan. Lebih lanjut, pada 2012 pemerintah akan memberikan pasokan tambahan batu bara dan gas kepada Perusahaan Listrik Negara.
Dilihat dari postur anggaran, tambahnya, subsidi listrik pada RAPBN 2012 menurun dibandingkan APBN-P 2011. "Ada penurunan dari Rp 65 triliun menjadi Rp 45 triliun pada RAPBN 2012," ujar Agus.
Dalam pidato RAPBN 2012 di Gedung DPR Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggaran subsidi direncanakan mencapai Rp 208,9 triliun. Jumlah ini turun sebesar Rp 28,3 triliun dari beban anggaran subsidi dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 237,2 triliun.
"Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 123,6 triliun, subsidi listrik Rp 45 triliun, dan subsidi non-energi Rp 40,3 triliun," ujar Presiden. Subsidi non-energi, lanjut Presiden, terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak.
ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Apa yang Dimaksud Subsidi? Ketahui Jenis serta Dampaknya
12 Oktober 2023
Apa yang dimaksud subsidi? Istilah subsidi merujuk pada bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari pihak pemerintahan. Berikut penjelasannya.
Baca SelengkapnyaLaba Bersih PLN Naik 199 Persen Jadi Rp 16,04 Triliun di Kuartal I 2023
22 Mei 2023
PLN membukukan laba bersih yang meroket 199,33 persen year on year (yoy) menjadi senilai Rp 16,04 triliun pada kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSubsidi Energi 2023 Rp 209,9 T, ESDM: Rp 139,4 T untuk BBM dan LPG, Rp 70,5 untuk Listrik
30 Januari 2023
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tetap menggelontorkan subsidi energi untuk tahun 2023.
Baca SelengkapnyaIRESS Tolak Rancangan Undang-Undang EBT karena Rugikan Konsumen
29 Oktober 2022
Marwan Batubara, menyoroti Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang membolehkan Perusahaan swasta menjual listrik langsung kepada konsumen.
Baca SelengkapnyaBelum Berencana Alihkan Pelanggan Listrik 450 VA ke 900 VA, Ini Penjelasan Menteri ESDM
16 September 2022
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan pemerintah belum memiliki rencana mengalihkan pelanggan listrik berdaya 450 VA ke 900 VA.
Baca SelengkapnyaKomentar Dirut PLN Soal Rencana Listrik 450 VA Dihapus
14 September 2022
Bos PLN menegaskan tidak ada rencana spesifik untuk menghapus golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere (VA).
Baca SelengkapnyaListrik 450 VA Mau Dihapus, Benarkah Masyarakat Diuntungkan?
14 September 2022
Mamit Setiawan menganggap positif kesepakatan Badan Anggaran atau Banggar DPR dengan pemerintah yang akan menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga.
Baca SelengkapnyaDaya Listrik 450 VA Dihapus, Akankah Subsidi Tepat Sasaran?
14 September 2022
Sejumlah ekonom menanggapi usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke 900 VA untuk mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply listrik.
Baca SelengkapnyaRamai Soal Listrik 450 VA Dihapus, PLN Jelaskan Soal Subsidi Tepat Sasaran
13 September 2022
PLN menanggapi kesepakatan soal kebijakan listrik 450 VA dihapus yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.
Baca SelengkapnyaPLN Terima Kompensasi Listrik Rp 24,6 Triliun dari Pemerintah
1 Juli 2022
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pemerintah telah membayar utang kompensasi listrik pada PLN sebesar Rp 24,6 triliun.
Baca Selengkapnya