TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan pemerintah telah membayar utang kompensasi listrik pada PLN sebesar Rp 24,6 triliun. Kompensasi tersebut merupakan realisasi dari skema stimulus listrik sepanjang tahun 2021.
"PLN telah menerima pencairan dana kompensasi di tahun 2021 dari pemerintah sebesar Rp 24,6 triliun. Kami dari PLN sangat mengapresiasi percepatan pembayaran dari pemerintah ini," ujar Darmawan dalam konferensi pers di kantor PLN, Jakarta pada 1 Juli 2022.
Ia mengatakan pembayaran kali ini sangat cepat yaitu hanya satu semester sejak tutup tahun 2021 lalu. Sebelumnya pembayarannya dilakukan setelah dua tahun tutup buku.
Darmawan mengungkapkan dana tersebut akan digunakan untuk melakukan efisiensi dalam operasional PLN, sehingga bisa menjaga Biaya Pokok Produksi (BPP). Tujuannya, untuk menjaga keuangan perseroan agar tetap sehat.
Alokasi APBN itu kata Darmawan, sangat mendukung PLN dalam memastikan pelayanan kelistrikan masyarakat agar tidak terganggu. PLN akan menggunakan dana kompensasi itu untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Dana ini kembali diberikan ke masyarakat melalui infrastruktur kelistrikan dalam rangka menjamin pasokan listrik yang andal bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Darmawan, PLN menjalankan peran dengan mendukung penalangan biaya listrik masyarakat terlebih dahulu. Sehingga, listrik tetap bisa tersedia bagi masyarakat. Adapun sejak tahun 2017, kata dia, PLN tidak pernah melakukan penyesuaian tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan.
Darmawan menyebutkan pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021. Ia memastikan bahwa skema penyaluran subsidi maupun kompensasi listrik akan terus diperbaiki. Strategi PLN dalam jangka pendek adalah pencocokan data dan akurasi data. Upaya itu dilakukan agar alokasi subsidi dan kompensasi ini bisa tepat sasaran.
