TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai positif kesepakatan Badan Anggaran atau Banggar DPR dengan pemerintah yang akan menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga. Daya listrik bersubsidi 450 VA yang biasanya untuk orang miskin akan dinaikkan menjadi 900 VA.
Mamit berpendapat, kesepakatan tersebut sebetulnya memberikan kebaikan bagi masyarakat miskin karena dengan energi listrik lebih besar dapat digunakan untuk peralatan yang lebih mumpuni. Dengan begitu, taraf hidup layak mereka bisa ikut naik.
"Jadi masyarakat kelompok subsidi bisa menggunakan barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin yang kemarin enggak ada TV bisa beli TV, bisa punya radio, rice cooker, dan lainnya. Bahkan dengan adanya kenaikan ini bisa meningkatkan taraf hidup," kata Mamit saat dihubungi, Rabu, 14 September 2022.
Selain itu, masyarakat miskin yang selama ini mengonsumsi daya listrik bersubsidi 450 VA itu memiliki peluang menambah alat produksi di rumahnya, misalnya, mesin jahit untuk membuka industri konveksi rumahan. Dengan begitu, juga turut mampu meningkatkan perekonomian rumah tangganya.
"Misalnya mereka bisa punya mesin jahit listrik supaya bisa menjahit dan menjual produknya. Bisa mempunyai alat lain yang kemarin terbentur dengan kapasitas listrik supaya bisa berkembang perekonomiannya," ujar Mamit.
Mamit mengingatkan, semua dampak positif ini akan bisa maksimal asalkan pemerintah tidak mengubah tarif listrik yang selama ini mereka konsumsi itu. Sebab, jika kenaikan daya itu diikuti dengan meningkatkan tarif listrik tentu akan kembali mengikis daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah setelah harga BBM dinaikkan.
"Jadi saya kira selama tarifnya tidak berubah dan tidak memberatkan masyarakat usulan ini bisa dilanjutkan. PLN juga saat mengganti MCB (miniatur circuit breaker) dari 450 ke 900 harus gratis. Jangan ada biaya tambahan lagi bagi masyarakat," ujar Mamit.
Peningkatan daya bagi rumah tangga masyarakat miskin ini kata dia juga sebetulnya bisa menjadi solusi oversupply listrik sebagaimana yang diharapkan Ketua Banggar Said Abdullah. Ini karena kenaikan daya kata dia cenderung juga akan meningkatkan konsumsinya.
"Hal ini harus diikuti dengan program lain saya kira dari pemerintah misalnya program kompor induksi gratis beserta peralatan memasaknya. Atau dengan program agricultureflying yang lebih meluas dan merata bagi masyarakat miskin," ujar Mamit.
Meski begitu, hingga kini belum ada aturan resmi mengenai penaikkan daya listrik rumah tangga setelah adanya kesepakatan Banggar dan Kemenkeu. Selain itu, belum ada kesepakatan baik dari Komisi VII DPR yang membidangi energi maupun dari PLN sebagai pelaksana teknis.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan ia belum berpikir untuk menghapus golongan subsidi listrik pelanggan 450 VA. “Kita baru saja naik BBM masa yang itu juga, mungkin harus dilakukannya evaluasi betul,” kata Arifin saat ditemui di Kompleks Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 13 September 2022.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
