TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan bahwa pendapatan petani yang rendah membuat laju konversi lahan pertanian meningkat.
Berdasarkan penelitian, rata-rata pendapatan petani paling besar hanya Rp 750 ribu per bulan. Sedangkan bagi petani gurem (memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare) pendapatannya hanya Rp 250 ribu per bulan. Pendapatan tersebut, kata dia, dinilai sangat rendah dan membuat sektor pertanian tak lagi menarik.
"Saya pernah bertemu 100 petani. Saya tanya apakah mereka mau melepaskan lahannya kalau ada yang menawar harga tinggi. Semua menjawab akan mau melepasnya. Ini menunjukkan petani dalam posisi tidak menguntungkan," kata Yeka dalam sebuah diskusi "Ancaman Perberasan Nasional" di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.
Dia menjelaskan bahwa dari aspek produksi, ketersediaan beras nasional salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan lahan dan sumber daya manusia. Dalam kurun waktu 20 tahun, kata dia, Indonesia telah kehilangan lahan sawah sekitar 2,5 juta hektare tanpa ada penggantian yang setara. "Tiap tahunnya, ada 110 ribu hektare lahan sawah yang dikonversi menjadi industri lain," katanya.
Sebanyak 58,7 persen lahan sawah di Pulau Jawa telah beralih menjadi perumahan, sedangkan sebanyak 48,68 persen lahan sawah di luar Pulau Jawa telah beralih menjadi pertanian lainnya, seperti perkebunan. Menurut dia, semakin tingginya nilai tanah, menjadi salah satu motif para petani untuk menjual lahan pertaniannya kepada pihak lain.
"Selama ini belum ada kebijakan komprehensif terkait rencana tata ruang wilayah dan belum adanya insentif bagi petani dalam mempertahankan ketersediaan lahan sawahnya," jelas Yeka. Implikasi adanya konversi lahan sawah merupakan ancaman permanen terhadap produksi padi.
Anggota Komisi Pertanian DPR, Viva Yoga Mauladi, menilai pemerintah tidak serius mengatasi masalah pertanian. Padahal, Indonesia memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. "Laju konversi ini lebih tinggi dibanding upaya pemerintah meningkatkan produktivitas padi. Akibatnya, kita terus mengimpor beras," ungkap politikus dari fraksi Partai Amanat Nasional itu dalam kesempatan yang sama.
Oleh karena itu, kata dia, perlu ada political will dari pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan. DPR akan mengusulkan penambahan anggaran bagi Kementerian Pertanian untuk tahun depan. Pada 2010, anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 8 triliun dan meningkat pada 2011 menjadi Rp 16,8 triliun, kemudian pada 2012 diusulkan menjadi Rp 17,1 triliun.
"Kalau terus-terusan kita impor, Kementerian Pertanian sudah tidak mampu lagi meningkatkan produksi. Kita krisis pangan. Beda dengan Singapura yang memang impor karena tidak memiliki sumber daya alam," ujarnya.
ROSALINA
Berita terkait
Mitigasi Dampak El Nino, Mentan Lepas Brigade Alsintan Ke Merauke
2 hari lalu
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melepas satuan brigade alat dan mesin pertanian (brigade alsintan) menuju Kabupaten Merauke.
Baca SelengkapnyaSulawesi Barat Siap Suplai Pangan Penduduk IKN
3 hari lalu
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memberikan bantuan untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan perkebunan di Sulawesi Barat (Sulbar).
Baca SelengkapnyaMentan Bangun Klaster Pertanian Modern
9 hari lalu
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, akan membangun klaster pertanian modern seluas 10.000 hektare di Kabupaten Bandung.
Baca SelengkapnyaMengenal Guinea, Lawan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
11 hari lalu
Timnas Indonesia U-23 harus menang melawan Timnas Guinea U-23 jika ingin lolos Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaMentan Amran Genjot Produksi di NTB Melalui Pompanisasi
13 hari lalu
Kekeringan El Nino sudah overlap dan harus waspada.
Baca SelengkapnyaProgram Electrifying Agriculture PLN, Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian
16 hari lalu
Program Electrifying Agriculture (EA) dari PT PLN (Persero), terus memberikan dampak positif bagi pertanian di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi
20 hari lalu
Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar
Baca SelengkapnyaPengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia
23 hari lalu
Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi
25 hari lalu
PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.
Baca SelengkapnyaKemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati
25 hari lalu
Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.
Baca Selengkapnya