HKTI Minta Pemerintah dan Bulog Kerja Sama Membuat Rencana Pertanian
Sabtu, 15 Januari 2011 12:46 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -
Jakarta-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bersama-sama membuat rencana tanam, panen dan pengadaan sehingga nantinya beras tak lagi harus impor.
"Dengan produksi gabah saat ini (65,98 juta ton gabah kering giling) harusnya sudah ada kelebihan stok beras. Harusnya Indonesia tidak perlu impor lagi," kata Wakil Ketua HKTI, Rachmat Pambudy, Sabtu (15/1).
Lebih lanjut, dia mengatakan, agar Indonesia tidak lagi mengimpor beras, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog harus bekerja sama, terutama menyusun rencana tanam, panen dan pengisian gudang Bulog. "Jadi harus ada political will dari pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, kondisi anomali iklim yang ekstrem saat ini merupakan tantangan bagi peningkatan produksi padi yang menjadi lebih berat. Karena itu, pemerintah harus menyediakan benih yang sesuai dengan kondisi iklim dalam jumlah besar dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
Apalagi, lanjut dia, untuk meningkatkan produksi padi dalam negeri, DPR RI telah menyetujui anggaran subsidi benih, pupuk dan pengadaan gabah. "Artinya tidak ada alasan bagi pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi padi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua bidang Informasi Pertanian dan Data Statistik HKTI, Ferry Juliantono menyesalkan tahun ini Indonesia menjadi pengimpor beras yang sangat besar yakni sekitar 1,2 juta ton. "Importasi produk pangan ini harus dibatasi karena tidak sesuai dengan semangat petani," ujarnya.
HKTI, kata dia, siap membantu pemerintah mengatasi lonjakan harga beras dan membantu Bulog meningkatkan pengadaan beras dalam negeri melalui petani.
ROSALINA
Jakarta-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bersama-sama membuat rencana tanam, panen dan pengadaan sehingga nantinya beras tak lagi harus impor.
"Dengan produksi gabah saat ini (65,98 juta ton gabah kering giling) harusnya sudah ada kelebihan stok beras. Harusnya Indonesia tidak perlu impor lagi," kata Wakil Ketua HKTI, Rachmat Pambudy, Sabtu (15/1).
Lebih lanjut, dia mengatakan, agar Indonesia tidak lagi mengimpor beras, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog harus bekerja sama, terutama menyusun rencana tanam, panen dan pengisian gudang Bulog. "Jadi harus ada political will dari pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, kondisi anomali iklim yang ekstrem saat ini merupakan tantangan bagi peningkatan produksi padi yang menjadi lebih berat. Karena itu, pemerintah harus menyediakan benih yang sesuai dengan kondisi iklim dalam jumlah besar dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
Apalagi, lanjut dia, untuk meningkatkan produksi padi dalam negeri, DPR RI telah menyetujui anggaran subsidi benih, pupuk dan pengadaan gabah. "Artinya tidak ada alasan bagi pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi padi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua bidang Informasi Pertanian dan Data Statistik HKTI, Ferry Juliantono menyesalkan tahun ini Indonesia menjadi pengimpor beras yang sangat besar yakni sekitar 1,2 juta ton. "Importasi produk pangan ini harus dibatasi karena tidak sesuai dengan semangat petani," ujarnya.
HKTI, kata dia, siap membantu pemerintah mengatasi lonjakan harga beras dan membantu Bulog meningkatkan pengadaan beras dalam negeri melalui petani.
ROSALINA
