TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menyatakan bahwa somasi yang dilakukan oleh PT Garuda Panca Artha (GPA) pada lembaganya dan para pimpinannya tidak memiliki dasar hukum dan mengarah pada pelecehan martabat pejabat pemerintah. Bahkan, dikatakan bahwa tindakan GPA melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, sebagai tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Untuk itu mereka melancarkan somasi balik kepada GPA dan penasehat hukumnya untuk bisa membuktikan semua tuduhannya, menghentikan penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan kepada publik, dan meminta maaf pada BPPN dan pribadi yang mereka somasi melalui media massa. "Kami beri waktu tiga kali 24 jam dari tanggal surat ini. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan," kata Deputi Ketua BPPN bidang Aset Manajemen dan Investasi, Taufik M. Maroef, kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/2) petang. Maroef menyatakan itu bersama Direktur Hukum BPPN Robertus Bilitea, Kepala Divisi Komunikasi Raymond Van Beekum, dan didampingi kuasa hukum BPPN Thomas Timbul Ganie dari kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo. Somasi balik itu dilakukan sebagai jawaban atas somasi yang dilancarkan oleh GPA melalui Hotman Paris yang dimuat di berbagai surat kabar nasional. Somasi berkaitan dengan transaksi penjualan aset pabrik gula dan perkebunan tebu milik Salim Grup yang dilimpahkan ke PT Holdiko Perkasa kepada GPA (transaksi Sugar Group). Tetapi ada perbedaan anggapan antara BPPN yang menguasai aset Salim itu dengan GPA sebagai pemenang tender penjualan. Hal itu terkait dengan tanah eks register 47 seluas 52,4 ribu hektar di Lampung yang merupakan perkebunan tebu milik PT Indolampung Cahayamakmur dan PT Indolampung Buanamakmur. GPA menganggap semua lahan itu termasuk aset yang mereka beli dari Holdiko. Sementara BPPN menyatakan bahwa lahan tebu itu tidak termasuk dalam aset Sugar Group yang ikut divaluasi dan menjadi dasar penawaran awal kepada GPA. Sebab, kata Taufik Maroef, dalam perjanjian Master of Settlement Asset Agreement (MSAA) antara BPPN dan Salim Grup pada 1998, tanah itu memang tidak ikut diserahkan pada Holdiko. "Apakah nilai 2,1 triliun rupiah itu jumlah yang wajar atau tidak, itu adalah hasil valuasi berdasarkan perjanjian tahun itu," kata Maroef. Sementara itu, Robertus Bilitea mengatakan, meskipun aset itu tidak termasuk yang dijual, tetapi BPPN telah melakukan usaha terbaik agar lahan itu bisa ikut dimiliki oleh GPA. Ia menyebutkan usaha lembaganya itu dengan menunjukkan adanya beberapa surat yang dikirimkan BPPN kepada berbagai pihak di Lampung dan rangkaian pertemuan lainnya. "Tetapi BPPN bukan BPN (Badan Pertanahan Nasioanal -red) yang bisa menerbitkan sertifikat pemilikan tanah," kilahnya. Meskipun demikian ia mengakui bahwa penguasaan lahan perkebunan merupakan bagian integral dari bisnis gula. "Lahan itu adalah hak GPA. Tapi bukan aset yang ikut dijual berdasarkan transaksi yang disepakati," Bilitea menekankan pernyataannya ini berulang-ulang. Saat ditanya mengenai adanya surat BPPN yang ditandatangani Dasa Sutantio sebagai deputi ketua bidang manajemen aset dan investasi yang menyatakan bahwa lahan itu sebagai bagian dari Sugar Grup, Taufik Maroef maupun Bilitea mengatakan hal itu tidak serta-merta menyatakan bahwa tanah eks register itu sebagai aset yang dijual. "Bagaimana kami bisa menjual aset yang tidak dimiliki Holdiko," bantahnya. Dan apakah itu bukan berarti Salim telah melakukan misrepresentasi dengan tidak menyerahkan seluruh asetnya, Maroef menyatakan tidak. "Aset Salim lebih banyak dari yang diserahkan. Tapi waktu itu sudah dianggap cukup," katanya. Y. Tomi Aryanto --- Tempo News Room