Segini Harta Puan Maharani yang Kembali Jabat Ketua DPR, Punya 97 Aset Properti

Rabu, 2 Oktober 2024 08:00 WIB

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang paripurna perdana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Dengan demikian, Puan menjadi Ketua DPR RI untuk periode kedua setelah menjabat pada periode sebelumnya 2019-2024. Lantas, berapa harta kekayaan putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut?

Harta Kekayaan Puan Maharani

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Puan terpantau pertama kali menyampaikan jumlah hartanya ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 147.192.132.044 per 31 Desember 2012.

Selanjutnya, Puan kembali berkewajiban menyerahkan LHKPN saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Kabinet Kerja Presiden Jokowi periode 2014-2019. Jumlah hartanya selama menjabat sebagai Menko PMK, yaitu Rp 162.560.854.638 per 31 Oktober 2014, Rp 302.770.864.868 per 31 Desember 2017, dan Rp 363.790.695.900 per 31 Desember 2018.

Advertising
Advertising

Kemudian, Puan kembali menyampaikan total kekayaannya saat menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Adapun jumlah hartanya selama empat tahun berturut-turut sebesar Rp 364.499.738.968 per 31 Desember 2019, Rp 382.409.147.741 per 31 Desember 2020, Rp 397.569.636.588 per 31 Desember 2021, dan Rp 495.004.890.387 per 31 Desember 2022.

Selanjutnya: Terbaru, total kekayaan Puan yang disampaikan ke KPK....

<!--more-->

Terbaru, total kekayaan Puan yang disampaikan ke KPK sebesar Rp 552.887.740.518 per 31 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 273.183.277.100.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 1.530.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.000.

- Surat berharga: Rp 235.998.518.139.

- Kas dan setara kas: Rp 84.369.638.334.

- Harta lainnya: -

- Utang: Rp 47.193.693.055.

Dalam LHKPN-nya, Puan mengaku memiliki 97 bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok (Jawa Barat), Bogor (Jawa Barat), serta beberapa wilayah di Bali, seperti Denpasar, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Badung, dan Bangli. Aset properti itu mempunyai luas bervariasi, mulai dari 58 hingga 24.050 meter persegi.

Puan diketahui juga mengoleksi sepuluh unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Alat transportasinya terdiri dari mobil VW Beetle Sedan (2000), mobil Toyota Land Cruiser Jeep (2008), motor Harley Davidson (2003), mobil VW Karmann Ghia Sedan (1961), mobil Daihatsu Taruna Minibus (2002), dua unit motor Harley Davidson (2002), dua unit mobil Mercedes Benz Sedan (1969 dan 1976), serta mobil Mercedes Benz 260 CE (1982).

Gurita Bisnis Suami Puan

Kekayaan Puan tidak sepenuhnya berasal dari gajinya sebagai Ketua DPR RI. Suaminya, Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro dikenal sebagai pebisnis ulung. Happy tercatat sebagai pemilik perusahaan energi, yaitu PT Rukun Raharja Tbk. yang berdiri pada 1993.

Melansir laman Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Happy diketahui memegang sekitar 1,3 miliar lembar saham PT Rukun Raharja berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Perusahaan lain yang turut dikendalikan Happy, yaitu PT Sentosa Bersama Mitra dengan kepemilikan saham sebanyak 51 ribu lembar. Jejak bisnis suami Puan juga terendus di PT Basis Utama Prima (BUP) atau Basis Investment, dengan kepemilikan saham mayoritas sebanyak 75.924 lembar.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Kasus Pembubaran Diskusi di Hotel Grand Kemang, PHRI Yakin Tidak akan Terjadi di Hotel Lain

Berita terkait

IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

12 menit lalu

IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

Total potongan yang tidak jelas peruntukannya yakni sebanyak 25,95 persen dari total honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung.

Baca Selengkapnya

Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

58 menit lalu

Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

Karier Johan Budi sebagai anggota dewan tak berlanjut lantaran pada Pemilu 2024 dia gagal lolos ke Senayan.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

1 jam lalu

KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah DP nol rupiah oleh Sarana Jaya ini, KPK menduga terdapat kerugian negara/daerah Rp223 miliar.

Baca Selengkapnya

10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

1 jam lalu

10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

Pengumuman hasil akhir seleksi Calon Dewas KPK itu diumumkan melalui situs Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1 jam lalu

Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

KPK periksa 5 saksi itu untuk mendalami proses pemberian IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan peran mereka dalam pemberian IUP tersebut.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior Ini Bantah Klaim Jokowi yang Sebut IKN Keputusan Seluruh Rakyat

1 jam lalu

Ekonom Senior Ini Bantah Klaim Jokowi yang Sebut IKN Keputusan Seluruh Rakyat

Ekonomi ini menilai IKN merupakan proyek Presiden Jokowi yang didukung oleh justifikasi dari DDPR.

Baca Selengkapnya

Jadi Anggota DPR, Once Mekel Ingin Suarakan Isu Industri Kreatif

2 jam lalu

Jadi Anggota DPR, Once Mekel Ingin Suarakan Isu Industri Kreatif

Di tengah kemajuan teknologi artificial intelligence saat ini, Once Mekel punya kekhawatiran terhadap industri kreatif Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mertua Kiky Saputri, Gusrizal, Lolos Seleksi Akhir Calon Dewas KPK

3 jam lalu

Mertua Kiky Saputri, Gusrizal, Lolos Seleksi Akhir Calon Dewas KPK

Nama Gusrizal menjadi salah satu yang disorot dalam seleksi calon dewas lembaga antirasuah ini.

Baca Selengkapnya

Susunan Pengurus Fraksi Partai Politik di DPR Periode 2024-2029

3 jam lalu

Susunan Pengurus Fraksi Partai Politik di DPR Periode 2024-2029

PDIP dan PAN belum menyampaikan susunan fraksinya di DPR. Sementara Demokrat baru menyampaikan nama ketua fraksinya.

Baca Selengkapnya

Kembali Jadi Anggota DPR, Meutya Hafid Ungkap Rencananya 5 Tahun ke Depan

3 jam lalu

Kembali Jadi Anggota DPR, Meutya Hafid Ungkap Rencananya 5 Tahun ke Depan

Politikus Partai Golkar Meutya Hafid kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Apa rencananya 5 tahun ke depan?

Baca Selengkapnya