TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti angkat bicara soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara.

Esther kurang yakin pembentukan badan baru itu bakal menaikkan pendapatan negara. Selain kurang efisien dan makan anggaran, ia menilai akan dibutuhkan butuh waktu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk melihat manfaat riil dari badan tersebut.

Direktur Eksekutif Indef itu mengatakan saat ini belum ada urgensi untuk memisahkan instansi yang mengatur penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. “Badan penerimaan negara itu pasti settle-nya nanti masih kurang lebih tiga, empat sampai lima tahun, jadi butuh waktu untuk akselerasi,” kata dia dihubungi Senin, 30 September 2024.

Waktu itu, kata Esther, dibutuhkan untuk tiap-tiap pihak melakukan adaptasi. Padahal, di saat yang sama, pendapatan negara harus cepat ditingkatkan untuk membiayai program dan membayar utang pemerintah. Dengan pertimbangan tersebut, ia ragu badan baru itu bisa langsung jadi alat penerimaan negara yang efektif.

Secara politis, Esther menilai Kementerian Keuangan punya posisi sangat kuat, karena mengurusi sekaligus pendapatan dan belanja negara. Namun hal itu memang tidak dipisahkan karena sinergi wajib dilakukan dan diatur penerimaan dan pengeluaran sekaligus. “Kalau masalahnya ada di penerimaan yang sedikit, ya belanjanya harus direm, misalnya."

Selain itu, menurut Esther, penambahan instansi baru berpotensi menguras ekstra anggaran karena pasti butuh belanja rutin pegawai, sementara selama ini belanja pegawai memakai porsi cukup besar dari APBN.

Rencana pemisahan Badan Penerimaan negara dari Kementerian keuangan mulanya bergulir dari pemaparan bekas Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah. Mantan Gubernur BI itu membeberkan rencana Prabowo Subianto yang bakal merombak dua kementerian tahun depan. Dia mengatakan yang bakal berubah adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Perombakan Kementerian Keuangan menurut dia dilakukan lewat perubahan kelembagaan. Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. “Insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai dan PNBP. Jadi pisah dari Kementerian Keuangan,” ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu, 25 September 2024 lalu.

Selain itu, ke depan Prabowo berencana merombak Kementerian BUMN, melalui transformasi kelembagaan. Dia mengatakan dari BUMN jika dihitung negara mengumpulkan sekitar US$ 1 triliun. Jumlah itu 60 persen dari produk domestik bruto RI. Sumbangan tersebut dinilai harus diperbaiki dan tingkatkan. Sehingga harus ada transformasi kelembagaan, bisnis, kultural dan manajemen.

Pilihan Editor: Gus Ipul soal Bansos untuk Kelas Menengah: Kami Lagi Mendalami Meski APBN Sudah Diketok