IKN: Kritik hingga Kedatangan Investor Asing

Reporter

Karunia Putri

Editor

Bram Setiawan

Senin, 30 September 2024 17:19 WIB

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ia menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ini akan dilakukan setelah seluruh ekosistem di Ibu Kota Nusantara atau IKN dinyatakan siap.

Pernyataan pada Rabu, 25 September 2024, Jokowi, mengeklaim bahwa proyek IKN telah mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil mereka di DPR.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara, IKN. "Ini bukan hanya keputusan presiden, tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili anggota DPR di Jakarta," kata Jokowi, menekankan bahwa proyek tersebut bukan proyek pribadi dirinya, melainkan kehendak bersama.

1. Kritik dari Greenpeace

Greenpeace Indonesia, mengkritik pernyataan Jokowi. Mereka menyebutnya sebagai pernyataan politis. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, mengatakan, bahwa meskipun DPR menyetujui proyek tersebut, hal itu tidak serta merta mewakili keinginan seluruh rakyat.

Advertising
Advertising

Menurut dia, proyek ini lebih mencerminkan keinginan Jokowi sendiri sejak awal. "Dengan kekuatan politiknya, Jokowi berhasil meloloskan proyek ini di DPR meski ada proses penolakan," kata Arie, pada Minggu, 29 September 2024. Greenpeace Indonesia pun belum pernah dilibatkan dalam diskusi terkait proyek ini.

2. Kritik dari Ekonom Universitas Paramadina

Kritik serupa datang dari ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mempertanyakan proses pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota. Wijayanto menyoroti bahwa keputusan pemindahan ibu kota dibuat sebelum adanya studi kelayakan yang komprehensif.

"Studi kelayakan hanya dilakukan setelah keputusan dibuat, dan itu pun hanya terkait bagaimana cara pemindahan, bukan apakah perlu dilakukan atau ke mana harus pindah," katanya, pada Minggu, 29 September 2024. Ia juga menyebut bahwa pernyataan Jokowi terkait IKN sering berubah-ubah, sehingga sulit untuk dipegang.

3. Prabowo akan Melanjutkan?

Koalisi Indonesia Maju atau KIM memastikan bahwa jika terpilih, Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN. “IKN akan tetap dilanjutkan, tidak akan diabaikan,” kata wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi melalui pesan singkat, Sabtu, 28 September 2024.

Menurut Viva, Prabowo berkomitmen untuk menyempurnakan program-program yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi. Ia menyatakan, bahwa IKN adalah bagian dari visi dan misi Prabowo untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang sudah berjalan.

4. Investor Asing

Pada 25 September 2024, peletakan batu pertama tahap kedelapan dilakukan di IKN, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. “Dari delapan groundbreaking selama setahun, sejak GB (groundbreaking) pertama di September 2023 hingga GB8 di September 2024, menunjukkan bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam keterangannya di IKN, Selasa, 24 September 2024.

Proyek ini melibatkan beberapa investor, termasuk Delonix Group dari Cina yang akan membangun kawasan serbaguna senilai Rp500 miliar, serta Magnum Estate Internasional dari Rusia yang akan mengembangkan Magnum Resort Nusantara di atas lahan seluas 1,3 hektare dengan nilai investasi yang sama. AIS Property Asia dari Australia juga berinvestasi di sektor pendidikan dengan membangun Australian Independent School (AIS) Nusantara senilai Rp150 miliar.

NABIILA AZZAHRA A | M RIZKI YUSRIAL | ANDI ADAM FATURAHMAN | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Jokowi Disebut Bohong tentang Klaim Proyek IKN Disetujui Seluruh Rakyat

Berita terkait

Riset IPC: DPR Periode 2019-2024 Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan

24 menit lalu

Riset IPC: DPR Periode 2019-2024 Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan

Pemerintah hanya menindaklanjuti 37 persen rekomendasi DPR di sektor pengawasan.

Baca Selengkapnya

IPC Soroti Transparansi DPR 2019-2024: Banyak Rapat Dilakukan Tertutup

54 menit lalu

IPC Soroti Transparansi DPR 2019-2024: Banyak Rapat Dilakukan Tertutup

IPC menyebut masih banyak rapat pengawasan DPR periode 2019-2024 bersifat tertutup.

Baca Selengkapnya

Pamit dari DPR, Cak Imin Berkelakar Dapat Uang Pensiun Rp 3,2 Juta

1 jam lalu

Pamit dari DPR, Cak Imin Berkelakar Dapat Uang Pensiun Rp 3,2 Juta

Cak Imin menyebut periode keanggotaan DPR 2019-2024 sebagai periode yang dinamis dan harmonis.

Baca Selengkapnya

Menaker, Menteri Desa dan Wakil Mendagri Mundur, Ini Sebabnya

1 jam lalu

Menaker, Menteri Desa dan Wakil Mendagri Mundur, Ini Sebabnya

Menaker Ida Fauziyah, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Mendagri John Wempi Wetipo mundur karena jadi anggota DPR dan ikut Pilkada

Baca Selengkapnya

Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang Bantah Terima Order

2 jam lalu

Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang Bantah Terima Order

Pelaku pembubaran diskusi mengklaim beraksi atas inisiatif pribadi dan menganggap acara itu tidak ada izin.

Baca Selengkapnya

Cak Imin: PKB Putuskan Calon Pimpinan DPR-MPR Malam Ini

2 jam lalu

Cak Imin: PKB Putuskan Calon Pimpinan DPR-MPR Malam Ini

Cak Imin menyatakan ada lima kandidat yang akan dibahas untuk dipilih menjadi pimpinan DPR dan MPR periode 2024-2029, dari PKB.

Baca Selengkapnya

Kabar Terkini IKN: Klaim Rosan Investor Asing Bertambah sampai Jadi Destinasi Wisata

2 jam lalu

Kabar Terkini IKN: Klaim Rosan Investor Asing Bertambah sampai Jadi Destinasi Wisata

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa ekosistem IKN di Kalimantan Timur sudah mulai terbentuk dengan mulai masuknya investasi asing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Resmikan Bendungan Temef di NTT Senilai Rp 2,7 Triliun, Berapa Daya Tampungnya?

2 jam lalu

Jokowi Akan Resmikan Bendungan Temef di NTT Senilai Rp 2,7 Triliun, Berapa Daya Tampungnya?

Jokowi dijadwalkan akan meresmikan pembangunan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi Simbolik, ICW Lakukan Teatrikal 'Timpuk Dinasti Mulyono' di Halaman KPK

2 jam lalu

Gelar Aksi Simbolik, ICW Lakukan Teatrikal 'Timpuk Dinasti Mulyono' di Halaman KPK

"Independensi KPK tidak lagi ada, tidak lagi hadir pada 2019 pasca-revisi UU KPK dan semua ini salah satu apa yang dilakukan oleh Jokowi," kata ICW.

Baca Selengkapnya

Terkini: Presiden Jokowi Dianggap Berbohong soal IKN, Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 11,4 Miliar

2 jam lalu

Terkini: Presiden Jokowi Dianggap Berbohong soal IKN, Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 11,4 Miliar

Pernyataan Presiden Jokowi proyek IKN telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan di DPR, disebut Greenpeace Indonesia tidak benar.

Baca Selengkapnya