Wamentan Usul Pupuk Indonesia dan Bulog di Bawah Kementan, Siap Ajukan Perpres Tahun Depan

Reporter

Hanin Marwah

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 28 September 2024 11:42 WIB

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024), usai dilantik. ANTARA/Yashinta Difa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajukan usulan agar PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog bisa dibawahi langsung oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tahun depan, kami coba mengajukan peraturan presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog, dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan)," ujar Sudaryono, dikutip dari siaran pers, Sabtu, 28 September 2024.

Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi tanpa perlu mengubah tatanan organisasi. Ia memberikan perumpamaan Kementan sebagai ketua kelas yang memimpin sektor pangan, mulai dari hulu hingga hilir. Selama ini, ia menambahkan, terdapat keterbatasan akses dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian nasional dikarenakan kinerjanya yang seakan berjalan secara terpisah.

Sudaryono memaparkan, hingga saat ini urusan pupuk ditangani Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perdagangannya diurus Kementerian Perdagangan (Kemendag). Di sisi lain, petani yang mengurus pertanian berada di bawah Kementan, begitu panen Bulog kembali diurus Kementerian BUMN.

Sudaryono berpandangan, hal tersebut membuat kinerja sektor pangan secara keseluruhan menjadi tidak optimal. “Kami tidak bisa memerintahkan Bulog untuk menyerap hasil panen petani," katanya dalam kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Advertising
Advertising

Usulan tersebut, akan diajukan melalui peraturan presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian dan dilakukan di tahun depan, ketika negara sudah berada di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Berangkat dari Perpres tersebut, Sudaryono mengharapkan terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas sebagai hulu pertanian nasional. Sementara itu, terwujud pula stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjaga baik di bagian hilir.

Di samping itu, pemerintah optimistis dalam mewujudkan swasembada pangan di kemudian hari. Menurut data yang ada, alokasi kuota pupuk subsidi di tahun 2024 telah ditambah sebanyak 4,85 juta ton. Kenaikan jumlah tercatat dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Berangkat dari sana, Sudaryono berharap agar Pupuk Indonesia juga mampu fokus terhadap tanggung jawab menggenjot produktivitas pangan. Beroperasi bukan hanya dalam rangka mencari keuntungan semata.

Pilihan Editor: Usai Bertemu Anindya Bakrie dan Bahlil, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid: Kami Telah Memperoleh Solusi

Berita terkait

Mentan Targetkan Swawembada Pangan Melalui Pembangunan Kluster Pertaninan Modern di Kalimantan Tengah

23 jam lalu

Mentan Targetkan Swawembada Pangan Melalui Pembangunan Kluster Pertaninan Modern di Kalimantan Tengah

Mentan Andi Amran Sulaiman targetkan swasembada pangan dalam 3 tahun melalui pembangunan cluster pertanian di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Harga Pangan Hari Ini: Beras Premium dan Bawang Merah Naik

1 hari lalu

Harga Pangan Hari Ini: Beras Premium dan Bawang Merah Naik

Harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 0,58 persen atau Rp90 menjadi Rp15.590 per kg.

Baca Selengkapnya

Impor Ilegal Makin Canggih, Kemendag Sebut Pengawasan di Daerah Belum Optimal

1 hari lalu

Impor Ilegal Makin Canggih, Kemendag Sebut Pengawasan di Daerah Belum Optimal

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pengawasan barang impor ilegal di daerah belum berjalan secara optimal. Mengapa?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Penetapan Status Bandara IKN sebagai Bandara VVIP, Jokowi Minta Jadi Bandara Komersial

3 hari lalu

Kilas Balik Penetapan Status Bandara IKN sebagai Bandara VVIP, Jokowi Minta Jadi Bandara Komersial

Jokowi perintahkan Menhub Budi Karya Sumadi mengubah status Bandara IKN sebagai bandara komersial. Awalnya, berstatus bandara VVIP.

Baca Selengkapnya

Prabowo Disebut Bakal Rombak Kementerian Keuangan dan BUMN Tahun Depan

3 hari lalu

Prabowo Disebut Bakal Rombak Kementerian Keuangan dan BUMN Tahun Depan

Prabowo disebut bakal merombak Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tahun depan.

Baca Selengkapnya

Ekspor Pasir Laut: Belum Ada Pengiriman hingga Usulan Tunda dari Gerindra

3 hari lalu

Ekspor Pasir Laut: Belum Ada Pengiriman hingga Usulan Tunda dari Gerindra

Politikus Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi ditunda

Baca Selengkapnya

Alasan Jokowi Menginstruksikan Menhub Ubah Bandara IKN Menjadi Bandara Komersial

3 hari lalu

Alasan Jokowi Menginstruksikan Menhub Ubah Bandara IKN Menjadi Bandara Komersial

Awalnya, Bandara IKN berstatus sebagai bandara VVIP, tapi Jokowi menyuruh Menhub Budi Karya mengubah bandara komersial. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bilang Mulus saat Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN; Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 September

3 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bilang Mulus saat Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN; Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 September

Pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Agroforestri Salak Bali Masuk Daftar Warisan Pertanian FAO

3 hari lalu

Ini Alasan Agroforestri Salak Bali Masuk Daftar Warisan Pertanian FAO

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menilai agroforestri salak bali menunjukkan praktik budaya berkelanjutan dan punya arti sejarah.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB Sebut Produktivitas Padi Melandai Sejak Era Suharto, Indonesia Masih Tergantung Beras Impor

3 hari lalu

Guru Besar IPB Sebut Produktivitas Padi Melandai Sejak Era Suharto, Indonesia Masih Tergantung Beras Impor

Produktivitas pertanian padi di Indonesia melandai sejak era Suharto. Guru besar IPB beberkan beberapa alasan Indonesia sulit Swasembada

Baca Selengkapnya