Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

Selasa, 24 September 2024 18:06 WIB

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare. Bahkan, Jokowi telah mencanangkan program tersebut sejak lama, yang direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023

Regulasi itu mengatur pencanangan tambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare di Merauke. Kemudian, Jokowi menunjuk Menteri Investasi, yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia, sebagai ketua satuan tugas untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Adapun kabar mengenai megaproyek food estate sawah dan tebu di Merauke ini mulai berhembus sejak Juni 2024 lalu. Ketika itu, produsen alat berat asal Cina bernama Sany Heavy Industry Co Ltd menerbitkan siaran pers tentang pembelian 2.000 unit excavator oleh PT Jhonlin Group—korporasi tambang milik Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam. Alat berat itu dikabarkan bakal dipakai untuk membuka lahan pertanian seluas 1,18 juta hektare.

Proyek swasembada di Merauke ini membuat ratusan ribu hektare hutan di Papua Selatan dibabat habis untuk diratakan dengan tanah, demi membuka lahan pertanian baru. Berdasarkan laporan Koran Tempo berjudul, “Kongsi Sepuluh Raja Gula di Food Estate,” disebutkan bahwa program food estate itu bahkan membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke.

Untuk proyek tebu tersebut, peneliti dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (Center for Regional Analysis, Planning, and Development) Institut Pertanian Bogor (IPB University), Selamet Kusdaryanto, menceritakan lembaganya ditunjuk oleh Kementerian Investasi bersama PT Global Papua Abadi untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Advertising
Advertising

“Kajian kami khusus perkebunan tebu yang berada di kluster 3 dengan luas sekitar 600 ribu hektare,” kata Selamet kepada Tempo pada 16 September 2024.

Sementara itu, PT Global Papua Abadi menunjuk subkontraktor PT Myesha Shafiyah Gemilang (MSG) untuk melakukan pembukaan lahan di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring. “Kami subkontraktor PT Global Papua Abadi yang bertugas untuk land clearing hutan di sini,” kata supervisor PT MSG, Julianto, ketika ditemui Tempo pada 4 September 2024.

Saat Tempo mengunjungi konsesi PT Global Papua Abadi pada 4 September lalu, sekurang-kurangnya hamparan hutan sepanjang 12,51 kilometer –jalan akses yang dibuat perusahaan– telah rata dengan tanah. Di samping kiri dan kanan terbentuk hamparan ladang, menyisakan tumpukan kayu bulat dan ranting.

MSG sendiri ditugaskan meratakan hutan alam di area konsesi. Kayu-kayu pelbagai macam ukuran, tak sedikit berukuran lebih dari dua atau tiga pelukan orang dewasa, ditumbangkan menggunakan alat berat. Batang-batang pohon yang terserak dikumpulkan membentuk baris yang membanjar.

Di sisi lain, dokumen KLHS perkebunan tebu yang diperoleh Tempo mengulas rencana PT Global Papua Abadi bersama dua perusahaan lain dalam konsorsium pada grup 1. Mereka akan menyiapkan lahan 34 ribu hektare sebagai perkebunan tebu dan pabrik tebu berkapasitas giling 80 ribu ton per hari.

Pabrik ini akan memproduksi gula, gas alam yang dikompresi (CNG) dari kelebihan biogas, biogas, hingga penyulingan etanol. Dokumen itu juga menuliskan bahwa PT Global Papua Abadi memiliki izin usaha seluas 34.626 hektare sejak 2014.

Selengkapnya Baca: “Kongsi Sepuluh Raja Gula di Food Estate,"

Avit Hidayat dan Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

Berita terkait

Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi: Mulus Banget sih Turunnya

2 jam lalu

Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi: Mulus Banget sih Turunnya

Pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024

Baca Selengkapnya

Peneliti dan Pegiat HAM Dorong Penerapan Soft Approach jadi Upaya Prioritas Tangani Konflik Papua

3 jam lalu

Peneliti dan Pegiat HAM Dorong Penerapan Soft Approach jadi Upaya Prioritas Tangani Konflik Papua

Keberhasilan pendekatan soft approach dalam penanganan konflik dinilai bukan hanya terjadi di Papua kali ini saja.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mendarat Pertama Kali di Bandara IKN: Mulus Banget Sih Turunnya

4 jam lalu

Jokowi Mendarat Pertama Kali di Bandara IKN: Mulus Banget Sih Turunnya

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan bandara ini berjalan baik.

Baca Selengkapnya

Petani Gelar Aksi Sebut Kementerian Agraria Fasilitasi Investor Rampas Tanah Rakyat

5 jam lalu

Petani Gelar Aksi Sebut Kementerian Agraria Fasilitasi Investor Rampas Tanah Rakyat

Organisasi petani menggelar aksi di depan kantor ATR/BPN yang dianggap fasilitasi investor merampas tanah rakyat.

Baca Selengkapnya

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

5 jam lalu

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

Proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi merampas 571 ribu hektare tanah rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) desak evaluasi.

Baca Selengkapnya

Iriana Jokowi Pamit: Maaf Kalau Ada Salah Kata Selama Ini

5 jam lalu

Iriana Jokowi Pamit: Maaf Kalau Ada Salah Kata Selama Ini

Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyampaikan salam perpisahan menjelang purnatugas pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Egianus Kogoya Bantah Tudingan Terima Uang dalam Pembebasan Pilot Susi Air

5 jam lalu

Egianus Kogoya Bantah Tudingan Terima Uang dalam Pembebasan Pilot Susi Air

Egianus Kogoya menepis tudingan menerima suap dalam pembebasan Pilot Susi Air.

Baca Selengkapnya

Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

6 jam lalu

Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

Mereka meminta kebijakan ekspor pasir laut ditunda atau dibatalkan karena bakal berdampak terhadap lingkungan dan sosial.

Baca Selengkapnya

Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

6 jam lalu

Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

Jubir Kemenag membantah tuduhan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas mangkir dari panggilan Pansus Haji.

Baca Selengkapnya

Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

6 jam lalu

Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

Desakan Partai Gerindra untuk menunda ekspor pasir laut ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.

Baca Selengkapnya