Petani Gelar Aksi Sebut Kementerian Agraria Fasilitasi Investor Rampas Tanah Rakyat

Selasa, 24 September 2024 17:30 WIB

Ribuan petani saat melakukan aksi demo memperingati Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 24 September 2024. Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Massa yang tergabung dari aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa, 24 September 2024. Sebelumnya, mereka juga mengadakan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat.

Pantauan Tempo di lapangan, massa aksi yang terdiri dari organisasi petani, buruh, dan mahasiswa mulai berorasi sekitar pukul 13.45 WIB. Sekretaris Jenderal, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi, Dewi Kartika mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN telah gagal dalam menjalankan reforma agraria.

“Kementerian ATR/BPN sibuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi investor, untuk ekonomi khusus, untuk pembangunan infrastruktur dan merampas tanah milik rakyat,” teriak Dewi menggunakan pengeras suara.

Ini merupakan aksi hari kedua dalam memperingati Hari Tani Nasional. Sebelumnya, Geram Tanah menggelar aksi pertama di Gedung KPK RI pada hari Senin, 23 September 2024. Massa aksi menuntut KPK untuk mengusut kasus-kasus korupsi di bidang agraria dan mafia tanah serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain gagal dalam melakukan reforma agraria, Dewi menilai pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Menurutnya banyak terjadi ancaman terhadap kebebasan petani berserikat, kriminalisasi terhadap rakyat, membangun politik dinasti, dan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.

Advertising
Advertising

“Agenda pelemahan demokrasi yang dijalankan pemerintahan ini sejatinya bertujuan untuk mempermudah kroni kekuasaan yang berkolaborasi dengan pengusaha untuk terus menerus merampas tanah-tanah petani di berbagai tempat,” kata Dewi.

Dalam orasinya ia juga menyayangkan Kementerian ATR/BPN yang justru menganggap 24 September sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang. Padahal seharusnya menjadi Hari Tani Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

“Akan tetapi Kementerian ATR/BPN selalu mengkerdilkan perjuangan kaum tani di berbagai daerah yang sejauh ini haus akan keadilan sosial,” tandasnya.

Pilihan Editor: Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

Berita terkait

Gelar Aksi di Depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Ini 10 Tuntutan di Hari Tani Nasional

1 jam lalu

Gelar Aksi di Depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Ini 10 Tuntutan di Hari Tani Nasional

Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, sore ini dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa 24 September 2024.

Baca Selengkapnya

Petani dari Aliansi Gerakan Reformasi Agraria dan Serikat Tani Bumi Intanpari Datangi DPRD Karanganyar, Sampaikan 4 Tuntutan

2 jam lalu

Petani dari Aliansi Gerakan Reformasi Agraria dan Serikat Tani Bumi Intanpari Datangi DPRD Karanganyar, Sampaikan 4 Tuntutan

Seratusan petani dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Serikat Tani Bumi Intanpari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 24 September 2024.

Baca Selengkapnya

Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

4 jam lalu

Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

Proyek lahan tebu di Merauke oleh pemerintahan Presiden Jokowi ikut merusak hutan di Papua.

Baca Selengkapnya

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

5 jam lalu

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

Proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi merampas 571 ribu hektare tanah rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) desak evaluasi.

Baca Selengkapnya

Iriana Jokowi Pamit: Maaf Kalau Ada Salah Kata Selama Ini

5 jam lalu

Iriana Jokowi Pamit: Maaf Kalau Ada Salah Kata Selama Ini

Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyampaikan salam perpisahan menjelang purnatugas pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

8 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

Presiden Jokowi buka ekspor pasir laut. Sedangkan anak buah Prabowo Subianto, Ahmad Muzani usul ditunda. Sementara Susi Pudjiastuti minta dibatalkan.

Baca Selengkapnya

Peringatan Hari Tani Nasional, Jokowi Disebut Tak Jalankan Konstitusi Agraria

8 jam lalu

Peringatan Hari Tani Nasional, Jokowi Disebut Tak Jalankan Konstitusi Agraria

Selama kepemimpinan dua periode Jokowi, agenda konstitusi reforma agraria tak dijalankan.

Baca Selengkapnya

Groundbreaking IKN Tahap Ke-8 oleh Jokowi, Ada 5 Investor Baru

9 jam lalu

Groundbreaking IKN Tahap Ke-8 oleh Jokowi, Ada 5 Investor Baru

Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tahap ke-8 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 25 September 2024.

Baca Selengkapnya

Bandara IKN Akhirnya Bisa Dipakai Jokowi Hari Ini, Ini Profilnya

9 jam lalu

Bandara IKN Akhirnya Bisa Dipakai Jokowi Hari Ini, Ini Profilnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara (Bandara IKN) hari ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Bandara IKN Dibuka untuk Penerbangan Komersial

9 jam lalu

Jokowi Ingin Bandara IKN Dibuka untuk Penerbangan Komersial

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Bandara IKN bisa dioperasikan untuk penerbangan komersial dan terbuka untuk umum.

Baca Selengkapnya