TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini sedang mengkaji perubahan konsep kawasan di sekitar Monumen Nasional (Monas), yakni Jalan Medan Merdeka Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Kajian itu dilakukan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan.

“Di kemudian hari jika IKN benar-benar sudah menjadi ibu kota, yang tadi saya sampaikan daerah Monas dan sekitarnya, Istiqlal sampai dengan Bundaran HI, itu akan menjadi area potensial untuk dilakukan investasi,” kata Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Heru Budi mengatakan, perubahan peruntukan kawasan di sekitar Monas menjadi kawasan komersial itu kini tengah terus digodok oleh pemerintah. Pada waktunya, dia mengatakan hasil kajian itu akan disampaikan Pemprov kepada pemerintah pusat, masyarakat, dan investor. Dia juga meminta dukungan Menteri Investasi Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam acara itu, untuk bisa mempermudah proses ini.

Karena itu, Heru Budi mengatakan dia mengundang para investor untuk datang dan menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah.

Jakarta sampai saat ini masih berstatus Ibu kota, meski Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ, telah disahkan beberapa bulan yang lalu. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, sesuai aturan, memang perlu disahkan melalui surat keputusan Presiden.

Tidak kunjung ditandatanganinya Keppres IKN muncul beriringan dengan spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Pemerintah Imbau Azan Magrib di TV Diganti jadi Running Text Saat Misa Akbar Paus Fransiskus