Faisal Basri Pernah Ingatkan Potensi Pembengkakan Biaya Pembangunan IKN

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Aisha Shaidra

Jumat, 6 September 2024 10:26 WIB

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Semasa hidupnys, ekonom senior Faisal Basri dikenal lantang mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pun tidak lepas dari perhatian pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut.

Suatu kali, Faisal Basri mengingatkan pemerintah ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 466 triliun untuk IKN, dengan porsi 20 persen pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 80 persen dari non-APBN. "Minimal itu dua kali lipatnya. Bahkan, tiga kali karena hitungannya nggak benar," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024.

Faisal menyampaikan hal tersebut bukan tanpa alasan. Ekonom Universitas Indonesia ini menuturkan, anggaran untuk IKN tidak bisa hanya dihitung dari rencana pembangunan infrastruktur. Ada anggaran lain yang mesti disiapkan, misalnya untuk mitigasi bencana. "Ingat, di sana itu banyak sumur gas dangkal. Jika suatu saat muncul api, bisa diselesaikan. Tapi teknologinya mahal," ujar Faisal. "Itu belum dihitung."

Sebelumnya, potensi gas dangkal di IKN memang ditemukan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM periode saat itu, Rita Susilawati, mengatakan gas ditemukan saat tim mengecek kondisi bawah permukaan di IKN.

Potensi gas dangkal ini juga sudah pernah diungkap dalam diskusi kebencanaan terkait IKN pada 14 Agustus 2020 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kalimantan Timur. Bappeda mencatat gas diidentifikasi menggunakan data sumur Tengin-1, Semoi-1, Belonak-1, dan Loa Haur-1.

Advertising
Advertising

Efek negatifnya adalah apabila pada suatu saat beban di permukaan bertambah dengan bertambahnya bangunan, dikhawatirkan terjadi keretakan yang dapat menyebabkan munculnya gas ke permukaan dengan tekanan yang tinggi. Efek positifnya adalah keterdapatan gas ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan energi lokal.

Pada sumur Tengin-1 (lokasi IKN) kemunculan gas tergolong tinggi, dengan kandungan antara 3.000 hingga 5.000 unit. Kandungan gas digolongkan sebagai gas dangkal jika muncul di kedalaman 0 sampai 1000 meter. "Dilihat dari posisi keberadaan gas dangkal di kedalaman pada sumur Tengin-1 bisa dikatakan masih aman untuk pembangunan kota dengan high density," demikian tertulis di laman resmi tersebut.

Kondisinya akan seperti Balikpapan yang juga merupakan kota besar yang berada di atas reservoir gas dengan akumulasi yang besar. "Namun, akumulasi gas yang cukup besar sebaiknya tetap diwaspadai, terutama di area-area yang memiliki zona lemah yang bisa menjadi jalur migrasi gas ke permukaan," demikian keterangan lanjutannya.

Rita kemudian menjelaskan bahwa temuan gas tersebut diperoleh dari serangkaian kajian yang dilakukan tim di lokasi IKN pada 2020. Dalam paparannya, Rita mencatat keberadaan gas di bawah kedalaman 1000 meter ditemukan dari beberapa sumut yang ada di lokasi IKN yaitu Tengin-1, Semoi-1, Belonak-1, dan Loa Haur-1.

Pada sumut Tengin-1, gas ditemukan dengan jumlah yang signifikan dengan kandungan antara 3.000 hingga 5.000 unit. Gas terdeteksi pada beberapa interval di kedalaman 398 meter hingga 1.734,5 meter pada unit batuan N2-N6. "Keterdapatan gas di kedalaman kurang dari 1.000 meter ini menunjukkan adanya potensi kemunculan gas dangkal di area calon ibu kota negara," kata dia.

Rita mencatat keberadaan gas dangkal tersebut dapat menimbulkan potensi bencana pada kegiatan masyarakat dan pengembangan konstruksi sipil. Gas dapat muncul ke permukaan melalui zona-zona pada daerah patahan atau pada lensa-lensa batupasir di puncak antiklin.

Fajar Pebrianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kilas Balik Mahfud Md Menunjuk Faisal Basri sebagai Tenaga Ahli Satgas TPPU

Berita terkait

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

5 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

8 jam lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

12 jam lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

14 jam lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

17 jam lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

21 jam lalu

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

Seribuan warga Kawasan IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal berdemonstrasi hari ini, Rabu, 18 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

1 hari lalu

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya

Baca Selengkapnya

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

2 hari lalu

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

Otorita IKN telah membuka IKN bagi masyarakat, tetapi harus daftarkan diri lewat aplikasi IKNOW. Apakah IKNOW itu?

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

2 hari lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

2 hari lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya