Prabowo Sediakan Anggaran Rp 297 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan PNS 2025, Jadi Naik?

Rabu, 4 September 2024 10:32 WIB

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyiapkan anggaran sebesar Rp 297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di tahun depan. Rencana itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

Belanja pegawai K/L (kementerian dan lembaga) direncanakan sebesar Rp 297.717,17 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L,” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Apabila dibandingkan dengan anggaran untuk belanja pegawai pada 2024, maka jumlahnya mengalami kenaikan sekitar Rp 21,37 triliun. Mengacu pada Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun 2024, anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS disediakan sebesar Rp 276,34 triliun.

Pada tahun 2024, anggaran pegawai K/L direncanakan sebesar Rp 276.340,1 miliar,” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun 2024.

Adapun kebijakan belanja pegawai pada 2025 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, serta melanjutkan implementasi birokrasi secara menyeluruh untuk menciptakan birokrasi dan layanan publik yang bermutu, profesional, dan berintegritas.

Advertising
Advertising

Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur sipil negara (ASN),” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, untuk memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan mengimplementasikan kebijakan zero growth (jumlah penerimaan dan pegawai berhenti adalah sama) untuk pegawai tenaga non-pendidikan dan non-tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Sebelumnya, kabar rencana kenaikan gaji PNS pada 2025 di era pemerintahan Prabowo-Gibran sudah lama berembus. Informasi itu dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Iya (rencana kenaikan gaji), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebelumnya mengatakan kepastian penyesuaian gaji ASN akan disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat peluncuran Nota Keuangan pada Jumat, 16 Agustus 2024. “Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” ucap Isa di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Namun, kepastian kenaikan gaji PNS tersebut tidak disinggung Presiden Jokowi saat Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI.

Aulia Sabrini Saragih berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Rancangan APBN 2025: Rincian Presiden Jokowi Targetkan Pendapatan Era Prabowo Rp 2.996,9 Triliun

Berita terkait

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

1 jam lalu

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum pernah membahas rencana pemisahan Kementerian PUPR bersama Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Pidato Prabowo di Acara Partai Buruh: Jangan Mudah Dihasut dan Dipecah Belah

8 jam lalu

Pidato Prabowo di Acara Partai Buruh: Jangan Mudah Dihasut dan Dipecah Belah

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan agar tidak mau dihasut dan dipecah-belah

Baca Selengkapnya

Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

8 jam lalu

Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

PDIP menilai pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan wahana merawat moralitas publik.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

9 jam lalu

Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

9 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Buka Suara Soal Wacana Kabinet Gemuk di Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Buka Suara Soal Wacana Kabinet Gemuk di Pemerintahan Prabowo

Sekjen Gerindra mengatakan Prabowo berharap para menterinya nanti lebih berfokus pada penanganan program.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

10 jam lalu

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.

Baca Selengkapnya

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

10 jam lalu

Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.

Baca Selengkapnya

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

10 jam lalu

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

11 jam lalu

Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR

Baca Selengkapnya