Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Selasa, 3 September 2024 16:09 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat. Perkembangan ini, kata dia, bisa dilihat dari bervariasinya produk keuangan berbasis syariah yang bisa dinikmati masyarakat. Mulai dari obligasi syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan usaha berbasis syariah.

Selain bervariasinya produk keuangan berbasis syariah, Ma'ruf berujar perkembangan ekonomi keuangan syariah juga ditandai dengan peningkatan aset lembaga keuangan syariah. "Aset pasar modal syariah mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional," kata Ma'ruf dalam pidantonya di acara Sharia Economics and Finance International Seminar, Selasa, 2 September 2024.

Ma'ruf juga mengatakan ekonomi dan keuangan syariah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebab, menurut Ma'ruf, ekonomi dan keuangan syariah memiliki prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan, dan dapat diterima semua kalangan. Karena itu, pemerintah terus memacu perkembangan ekonomi syariah melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem.

Ma'ruf menuturkan, program ekonomi syariah tidak hanya bergulir di tingkat pusat tetapi daerah. Sejak 2020, pemerintah juga mengembangkan fokusnya terhadap sektor ekonomi ini. Semula, Ma'ruf berujar, pengembangan ekonomi syariah hanya difokuskan pada sektor keuangan tapi kemudian dibagi menjadi empat fokus yang terdiri dari industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, serta pengembangan bisnis dan pengembangan pengusaha syariah.

"Ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Ma'ruf.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai program utama pada tranformasi ekonomi berbasis produktivitas. Ia berharap hal itu menujadi landasan kuat bagi keberlanjutan ekonomi dan keuangan syariah pada pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pasalnya, menurut Ma'ruf, masa depan ekonomi dan keuangan syariah cukup menjanjikan dalam memperbesar kapasitas naional. Ia memperkirakan, pada 2030 kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional bisa mencapai US$ 10 miliar atau setara 1,5 persen PDB nasional.

"Ekonomi syariah di masa depan akan semakin kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonoi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan," kata dia.

Pilihan Editor: Hampir Dua Tahun Vakum, KA Mutiara Timur Rute Surabaya-Banyuwangi Kembali Beroperasi

Berita terkait

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

1 hari lalu

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

The Prakarsa mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio pajak.

Baca Selengkapnya

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

1 hari lalu

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Jokowi menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

2 hari lalu

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Pulang ke Solo dan Ma'ruf Amin Kembali Jadi Kiai, Berapa Uang Pensiunnya?

3 hari lalu

Jokowi Bakal Pulang ke Solo dan Ma'ruf Amin Kembali Jadi Kiai, Berapa Uang Pensiunnya?

Rincian pensiun yang bakal diterima Jokowi setelah pulang ke Solo dan Ma'ruf Amin usai kembali menjadi kiai.

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

4 hari lalu

Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

Australia dan Indoensia memperkenalkan strategi jalur praktis untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

4 hari lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

5 hari lalu

Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

Indonesia dan Peru sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Perdagangan dan Ekonomi Komprehensif kedua negara

Baca Selengkapnya

Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

5 hari lalu

Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

Credit scoring adalah metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan kredit UMKM.

Baca Selengkapnya

Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

7 hari lalu

Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.

Baca Selengkapnya

5 Negara Termiskin di Asia Tenggara Berdasarkan PDB per Kapita 2024, Ada Indonesia?

7 hari lalu

5 Negara Termiskin di Asia Tenggara Berdasarkan PDB per Kapita 2024, Ada Indonesia?

Ini dia deretan negara di Asia Tenggara dengan PDB per kapita terendah pada April 2024 menurut data IMF. Indonesia ada diurutan ke-7.

Baca Selengkapnya