TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan membentuk lagi Kementerian Perumahan.

Dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Senayan, Jakarta, Sabtu lalu, Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 telah mengakomodasi target ini dengan dana awal Rp 53 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan rencana pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR. “Itu di Komisi XI nanti ya,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai rapat dengan DPD RI di Senayan, Senin, 2 September 2024.

Bendahara negara itu enggan merespons pertanyaan lanjutan mengenai apakah pemisahan itu sudah akan dipastikan tahun depan. Ia hanya menegaskan pembahasan RAPBN 2025masih terus bergulir di DPR.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan juga turut merespons hal itu. Ditemui di lokasi yang sama, dia mengatakan wacana tersebut belum masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun depan.

Sejauh ini, ia berujar, belum ada pemisahan karena alokasi anggaran masih digabung dalam Kementerian PUPR. Tapi, menurut dia, hal itu bisa saja terjadi, karena salah satu target pemerintahan ke depan bisa menciptakan sekitar 10 kota besar setara Jakarta.

Namun, ia memastikan, belum ada pembahasan terkait kementerian perumahan dengan Bappenas. "Soal kabinet itu kan bagaimana strategi presiden terpilih, itu hanya cara eksekusi bagaimana lebih baik. Kalau pembahasannya ya belum, secara formalitas di pembahasan anggaran belum pernah," ujarnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengatakan telah ditunjuk Prabowo menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran sejak empat bulan silam. Dalam kerjanya, Hashim Djojohadikusumo mengundang sejumlah lembaga untuk berdiskusi, antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, Direksi Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Kementerian Perumahan ini menargetkan untuk membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim Djojohadikusumo mengklaim RAPBN telah mengakomodasi target ini dengan dana awal Rp 53 triliun.

Adik kandung Prabowo itu berterima kasih kepada DPR karena telah menghapus batas jumlah kementerian melalui revisi kebijakan. Dewan mengubah Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi kursi menteri, bukan," kata Hashim Djojohadikusumo.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Waspada Monkeypox, Balai Besar Karantina Soekarno-Hatta Siagakan Laboratorium Bergerak