TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 143,1 miliar untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Anggaran ini merupakan bagian dari total pagu anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp 400,3 triliun yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu disebut dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bukanlah bentuk "cuci tangan" dari Jokowi terkait pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa Jokowi berkomitmen dan terlibat dalam proses pembangunan tersebut. "Pembentukan kota itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Pak Jokowi tidak cuci tangan soal ini. Pak Jokowi, he paid, he works. Beliau membayar kata-katanya," ujar Suharso usai konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Suharso juga menyebut, sesuai dengan Undang-Undang Pembangunan IKN, penyelesaian pembangunan diharapkan dapat mencapai progres yang signifikan dalam waktu minimal 10 tahun. Ia berharap, progres pembangunan IKN terus naik secara bertahap. "Ya mudah-mudahan mulai tahun depan kita sudah pelan-pelan naik 20 persen, 30 persen, 40 persen dan akhirnya semua, sampai secara bertahap," ujar Suharso.

Suharso lanjut menjelaskan, alokasi anggaran sebesar Rp143,1 triliun dalam RAPBN 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya mencakup penyelesaian proyek-proyek dari kementerian/lembaga (K/L) di IKN. “Karena ada kan yang di-carry over dari KL-KL yang sebelumnya, seperti menyelesaikan bandara, menyelesaikan sanitasi, menyelesaikan jalan, menyelesaikan untuk digitalisasi,” kata Suharso usai Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, Jumat, 16 Agustus.

Alokasi anggaran tersebut tergolong cukup kecil jika dibandingkan dengan total pagu program infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun. Menurut Suharso, pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sendiri memang belum mengusulkan kebutuhan anggarannya. Sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dalam RAPBN 2025 itu terlihat kecil. “Itu (Rp143,1 triliun) kamarnya saja, room-nya saja. Itu kan berdasarkan undang-undang, nanti harus diusulkan oleh si IKN-nya (pihak OIKN). IKN-nya yang belum mengusulkan,” ujar dia.

Suharso mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara, OIKN nantinya dapat mengajukan kebutuhan anggarannya melalui persetujuan Komisi II DPR RI. “Kan sudah ada dalam Undang-Undang. Dia (OIKN) diperlakukan seperti pemerintah daerah khusus (Pemdasus). Dia (OIKN) bisa mengajukan (anggaran), dan partner-nya adalah komisi pemerintahan yang menurut UU yaitu Komisi II. Jadi (OIKN) seperti K/L,” kata dia.

Suharso menambahkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas juga ingin mendorong awalan yang baik bagi pemerintahan baru mendatang. Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mendiskusikan program-program yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, terutama terkait dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau disebut quick win. “Tahun 2025 bagi kami di Bappenas itu adalah window opportunity untuk masuk ke Indonesia Emas 2045. Window-nya kalau dibuka lagi sedikit adalah RPJMN 2025-2029. Nah, kami ingin mendorong dengan awalan yang baik,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut alokasi RAPBN 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp143,1 miliar merupakan anggaran dasar (baseline). “(Anggaran) semuanya baseline, karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas kabinetnya,” kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Alokasi anggaran untuk pembangunan IKN terbilang kecil bila dibandingkan dengan pagu program infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun, di mana IKN menjadi salah satu program yang disasar.

Namun, Menkeu menjelaskan, pemerintah berikutnya memiliki keleluasaan untuk menetapkan anggaran program prioritas mereka, termasuk mengubah alokasi dana untuk IKN. “Bagaimana alokasinya? Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN (OIKN)? Itu berdasarkan kesiapan institusinya,” kata Bendahara Negara itu.

Cicilia Ocha berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan editor: Ditanya Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Ma'ruf Amin: Tunggu Saja