TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera lengser dari jabatannya sebagai kepala negara pada 20 Oktober 2024. Jokowi akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi dan Iriana.

Jokowi adalah politikus Indonesia yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Dia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah lulus kuliah, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Namun, dia memutuskan untuk kembali ke Solo dan memulai bisnis mebel lalu mendirikan CV Rakabu pada 1988.

Jokowi akhirnya terjun ke dunia politik pada 1998 dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karir Jokowi di pemerintahan dimulai sebagai Wali Kota Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.

Setelah itu, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan dukungan utama dari PDIP. Pada periode pertama pemerintahannya, ia didampingi oleh Jusuf Kalla.

Dalam Pemilihan Presiden 2019, Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selama dua kampanye pemilihan presiden tersebut, Jokowi sering digambarkan sebagai politisi yang dekat dengan semua kalangan dan merakyat, melalui narasi “Jokowi adalah Kita” yang muncul pada 2014.

Selama periode pertama kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi. Saat itu, mantan Wali Kota Solo tersebut merumuskan sembilan agenda prioritas pemerintah yang dinamai dengan Nawacita atau sembilan janji politik. Gagasan yang diusungnya saat itu adalah membereskan korupsi, membangun desa, hingga meningkatkan daya saing di pasar global.

Pada periode kedua, fokusnya beralih pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain, meskipun pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan. Selain itu, program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi prioritas.

Menurut situs resmi Sekretariat Presiden, pada periode kedua, Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, termasuk percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi sengketa lahan akibat ketiadaan sertifikat.

Dalam laporan khusus Majalah Tempo berjudul “18 Dosa Jokowi.” , alih-alih mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam Nawacita, Jokowi secara perlahan-lahan justru menghancurkan demokrasi melalui 18 dosa yang dibuatnya selama sepuluh tahun berkuasa. Mulai dari pemberantasan korupsi yang jeblok karena adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kemunduran demokrasi dengan dinasti politik yang diciptakannya.

Selengkapnya Baca: Nawadosa Jokowi Dua Periode

RADEN PUTRI | MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Menteri Investasi Dirotasi Jadi Menteri ESDM? Ini Jawaban Bahlil dan Istana