TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan ada 19 aspek yang harus disiapkan pemerintah dalam inisiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang telah masuk ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033.

“Ada 16 aspek yang kami terima sudah siap, tapi ada 3 aspek yang masih jadi PR (pekerjaan rumah) yaitu posisi nasional, manajemen, dan pemangku kepentingan,” katanya dalam acara Peluncuran Electricity Connect 2024 di Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Ia mengatakan, dari ketiga aspek yang menjadi pekerjaan rumah itu akan dikaji melalui Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). “Itu kan organisasi yang nanti me-manage persiapan pembangunan. Bisa ada diskusinya nantinya,” ujarnya.

Acara Electricity Connect akan diselenggarakan pada 20-22 November 2024 oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Selaku Ketua Umum MKI, Evy mengatakan telah mengundang pelaku industri yang berhubungan dengan nuklir. “Kami undang untuk hadir, tentunya di sini akan jadi berbagi informasi,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Ia juga mengatakan nuklir tidak menjadi opsi terakhir. Sebab, energi ini tersedia dan berpotensi mempercepat capaian target Nationally Determined Contributions (NDC) atau target penurunan emisi gas rumah kaca.

"Tentu saja ada kajian-kajian teknisnya lagi. Harus secara teknis itu reliable, aman, dan kompetitif," ujar Arifin ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2024.

Nuklir juga sudah dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut nuklir tercantum dalam pasal 9. "Sudah masuk dalam perencanaan," kata dia.

Ihwal pemanfaatan nuklir, saat ini Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah sebesar USS 2,3 juta atau Rp 34 miliar untuk pengembangan program.

Pilihan editor: Tolak Pengembangan Geothermal, Puluhan Warga Demo di Kementerian ESDM

BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU