TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti masalah kesulitan akses tiket kapal penumpang di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. DPR menilai sejauh ini masih terus terjadi calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket yang dijual di loket milik Pelni.

Anggota DPR Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan bahwa protes masyarakat kesulitan memperoleh tiket sudah disampaikan sejak 2019. Berikutnya tiket online itu pun tidak berjalan maksimal. "Kenyataannya sejak awal, selama bertahun-tahun, saya konsen soal calo tiket ini, sampai sekarang tidak diatasi," kata Mufti, saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2024.

Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, menjelaskan dengan masalah calo tiket itu menyebabkan masyarakat yang akan membeli tiket di loket tak ada. Sementara di luar kantor Pelni yang dijual oleh calo tidak optimal. Sehingga ada banyak kursi di dalam kapal tidak terisi.

Menurut dia, kerugiannya bukan hanya ke masyarakat yang membeli tiket dengan harga mahal. "Kalau di konter harga tiketnya berapa, di luar itu harganya bisa dilur logika," tutur Mufti. Padahal, kata dia, di luar calon penumpang tak bisa berangkat karena mereka tak mendapatkan kepastian mendapatkan tiket.

Mufti mengatakan, saat diselidiki faktanya kepala calo atau broker utama calo memiliki hubungan kekeluargaan dengan petugas internal Pelni. Dalam kasus percaloan ini, bukan soal tak ada kemauan Pelni melakukan perubahan. "Tapi ketika ada perubahan, mungkin akan mengurangi pendapatan oknum-oknum yang ada di dalamnya," ucap dia.

Problem calo itu, menurut dia, merupakan masalah tata kelola di dalam Pelni. Masalah yang perlu dibenahi. Bagaimana perusahaan angkutan pelayaran bisa bermanfaat kepada masyarakat. "Saya melihat belum ada upaya perbaikan," ucap dia. "Maka ketika mereka minta tambahan PMN, kami salah satu yang tidak setuju."

Kementerian Perhubungan menyatakan belum mendapatkan informasi perihal percaloan jual beli tiket di PT Pelni. Kecuali telah terbukti ada petugas tertentu membeli tiket dengan jumlah banyak dan dijual di pelabuhan pada saat kapal akan berangkat. "Kami belum dapat informasi yang valid," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, ada 26 kapal melayani penumpang lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Dalam melayani trayek pelayaran, Pelni telah memberlakukan pembelian pembelian tiket elektronik. Bahkan tiket elektronik telah diberlakukan bertahun-tahun tanpa masalah. Sehingga masyarakat bisa mudah mengakses pembelian tiket.

Namun, dia mengatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi pembelian tiket secara elektronik. Selain itu ada calon penumpang yang tidak bisa membeli tiket elektronik karena terkendala menggunakan teknologi dan informasi atau IT. "Tapi PT Pelni membuka akses pembelian tiket via situsnya, mereka punya sistem aplikasi e-ticketing," tutur dia.

Dia mengatakan, calon penumpang akan kesulitan mendapatkan tiket ketika karcis itu baru akan dibeli pada hari keberangkatan. "Kadang ada teman meminta bantuan, kami sampaikan ke PT Pelni, biasanya dapat tiketnya, kalau tiba-tiba, mendadak, kemungkinan agak sulit mendapatkan tiket," ucap Sadili.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy, membenarkan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini. Mereka dipecat karena diketahui bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Nuraini saat berkunjung di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang membeli tiket di loket 35 persen dan pembelian karcis online 65 persen.

Pilihan Editor: Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana