TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN meleset dari target. Sampai akhir 2024, defisit diperkirakan akan berada pada level 2,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB atau melebar dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Bendahara Negara itu mencatat pada paruh awal 2024, pendapatan negara terkontraksi 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). Sementara belanja negara meningkat 11,3 persen yoy.

Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan sudah memperkirakan kinerja fiskal akan meleset. Di sisi belanja negara terjadi pembengkakan. “Ada efek akhir masa jabatan, di mana belanja membengkak karena pemerintah mengejar target capaian pembangunan seperti IKN,” kata dia kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Penerimaan juga merosot, menurut dia, disebabkan kondisi makro Indonesia terlalu mudah terganggu oleh apa yang diputuskan bank sentral Amerika atau The Fed. Terganggunya pun dalam skala yang tidak bisa diabaikan, yang ujungnya menurunkan kinerja perolehan negara dari perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Sekaligus menaikkan cost of money pembiayaan APBN,” ujarnya.

Drajad berujar kinerja APBN 2024 ini menjadi peringatan dini bagi pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Tekanan fiskal pada akhir tahun ini dan 2025 atau di masa transisi pemerintahan diyakini akan lebih berat.

Selanjutnya: Untuk menjaga defisit bukan hanya pada posisi 3 persen tapi stabil....

<!--more-->

Untuk menjaga defisit bukan hanya pada posisi 3 persen tapi stabil dan lebih rendah, tekanan tersebut perlu diatasi dengan beberapa pendekatan. Belanja negara, menurut dia, harus dibuat rasional dan bijak. Program presiden dan wakil terpilih bersifat ekspansionari atau luas dan menyasar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan stimulus-stimulus. “Ini harus dibuat bertahap sesuai ruang fiskal yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, ruang fiskal, Drajad mengatakan, harus selalu diperbesar dengan melakukan terobosan penerimaan negara pada dua sumber penerimaan secara sistemik dan ad hoc. "Ini berlaku pada PPN, PPh, PNBP, bea dan cukai," katanya.

Ia menyarankan sebaiknya jangan mengandalkan pembiayaan utang karena biaya dana yang akan dikeluarkan cenderung meningkat. Selain itu, beban pembayaran pokok dan bunga utang tahun 2025 dan selanjutnya sangat besar. Untuk tahun depan, pemerintah menanggung beban utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Adapun program makan bergizi gratis dan pembangunan ibu kota baru atau IKN diyakini akan tetap berjalan beriringan. “Tapi tahapannya disesuaikan dengan ruang fiskal,” ujar Drajad.

Pilihan Editor: Kronologi Pembobolan di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?