TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero), Ananta Wiyogo meminta persetujuan untuk suntikan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 1,89 triliun. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Senayan pada Senin, 1 Juli 2024. "PMN yang diusulkan Rp 1,89 triliun sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 166 ribu unit rumah, target pemerintah 2024," katanya.

Ananta menjelaskan, fungsi SMF didirikan untuk menyediakan pembiayaan sekunder bagi perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan data per 2023, backlog perumahan tercatat 9,91 juta.

Artinya, kata dia masih banyak tugas yang harus dikerjakan dalam penyediaan perumahan dan pembiayaannya. Untuk itu, pemerintah punya program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebagai dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR. "Dalam hal ini, pemerintah punya KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan SMF ditugaskan untuk penyediaan pembiayaan 25 persen bagi KPR FLPP ini," tuturnya.

Ananta menjelaskan, usulan PMN tahun 2024 senilai Rp 1,89 triliun itu akan digunakan untuk pembiayaan 25 persen FLPP. Untuk pembiayaan 25 persen penyediaan KPR FLPP ini butuh Rp 7,02 triliun, sedangkan PMN yang diberikan hanya Rp 1,89 triliun. "Sisanya, kami akan meminjam kepada capital market dengan mengeluarkan surat utang," kata Ananta.

Dia melanjutkan, keseluruhan PMN yang diterima oleh SMF 100 persen hanya digunakan untuk FLPP, bukan untuk dikomersialisasikan. Sejak SMF ditunjuk sebagai partisipasi dengan porsi 25 persen pada 2018, SMF telah menerima modal kurang lebih Rp 9,33 triliun. Namun, SMF telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 21,64 triliun. "Di mana Rp 22,32 triliun kami mengambil dari capital market dengan mengeluarkan surat utang. Dari Rp 21,64 triliun tersebut, terdiri dari KPR FLPP kurang lebih 594.172 unit rumah."

Total PMN yang telah diterima SMF hingga Desember 2023 mencapai Rp 9,33 triliun dengan daya ungkit atas PMN senilai Rp 12,32 triliun. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, SMF telah merealisasikan Rp 2,07 triliun untuk FLPP 51.308 unit rumah.

Ananta menyebutkan, SMF telah berperan dalam mengurangi beban fiskal negara melalui penerbitan surat utang. "Dengan adanya peran SMF dalam KPR FLPP, pemerintah dapat mengurangi beban fiskal sebesar Rp 12,31 triliun dari daya ungkit perseroan melalui penerbitan surat utang negara."

Pilihan editor: Sebelas BUMN dan Badan Bank Tanah akan Dapat PMN dari Inbreng Aset Negara