TEMPO.CO, Jakarta - Sejak awal tahun hingga akhir Mei 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp 70,5 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk belanja bantuan sosial atau bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pada periode yang sama tahun lalu, belanja bansos sebesar Rp 62,5 triliun.

Bendahara negara itu mengatakan belanja bansos ini lebih besar dari belanja modal kementerian. “Ini artinya ada kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun lalu,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Kenaikan belanja bansos itu dipengaruhi oleh penyaluran sembako untuk dua bulan sekaligus pada bulan Mei atau untuk Mei dan Juni. Berdasarkan pelaksanaannya, yang mengelola terbanyak adalah Kementerian Sosial, yakni Rp 37,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk 10 juta penerima Program Keluarga Harapan dan 18,7 kelompok penerima kartu sembako.

Anggaran bansos terbesar selanjutnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Dana Rp 19,3 triliun, menurut Sri Mulyani, digunakan untuk membantu keluarga dan individu tidak mampu peserta BPJS Kesehatan. “Ada 96,8 juta peserta BPJS Kesehatan yang dibayar preminya oleh pemerintah,” ujarnya.

Pengelola lainnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendapat porsi Rp 11,9 triliun. Bantuan sosial Kementerian Pendidikan diarahkan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 8 juta siswa dan 766 ribu mahasiswa yang mendapat beasiswa melalui KIP Kuliah.

Selanjutnya, disalurkan kepada Kementerian Agama sebesar Rp 1,6 triliun yang digunakan untuk bantuan pendidikan bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa berbasis agama. Sisanya, untuk bansos bencana alam yang sudah dicairkan sebanyak Rp 100 miliar.

Selanjutnya: Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata....

<!--more-->

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tidak membenarkan ada pemberian bansos lanjutan hingga akhir tahun. Menurut dia, tambahan belanja tersebut sudah diantisipasi pada pengelolaan APBN 2024.

Pemerintah akan terus memantau beberapa pergeseran dari cadangan yang sudah disipakan untuk bansos seperti belanja kestabilan pangan dan sebagainya. “Semua sudah diperhitungkan. Mudah-mudahan tidak ada kondisi lebih buruk yang mengharuskan kita memberikan intervensi yang lain,”ujar Isa.

World Bank atau Bank Dunia baru sajame mengeluarkan dokumen prospek ekonomi Indonesia berjudul Unleashing Indonesia’s Business Potential - June 2024. Dalam publikasi Bank Dunia menyebut perpanjangan subsidi bantuan sosial atau bansos diprediksi akan menaikkan defisit anggaran.

Perpanjangan program bantuan sosial akan membuat peningkatan belanja subsidi akibat depresiasi mata uang dan pembayaran bunga yang lebih tinggi. “Semuanya diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada akhir 2024,” demikian analisis Bank Dunia dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Bank dunia mencatat angka ini lebih tinggi dari batasan 2,29 persen yang tertera di Undang-Undang APBN 2024. Adapun, hingga Mei, APBN 2024 telah mengalami defisit Rp 21,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 0,10 persen terhadap PDB.

Pilihan Editor: Badai PHK Bayang-bayangi Industri Tekstil, Konfederasi Serikat Buruh: Harusnya Pemerintah Bisa Hadir