Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata di Purwakarta Setelah PHK: Separuh Umur Saya Kerja di Sini

Senin, 20 Mei 2024 14:00 WIB

Karyawan menata sepatu produk Bata pada rak toko di Pasar Baru, Jakarta, Senin 6 April 2024. Akibat terus merugi karena permintaan yang menurun, PT Sepatu Bata Tbk (BATA) menghentikan operasional pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan karyawan PT Sepatu Bata yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berusaha mencari tempat kerja baru. Anjar Fajrian, 38 tahun, mantan leader di bagian injection plastic misalnya, telah mengirimkan surat lamaran via daring ke beberapa pabrik sepatu di Brebes. “Tapi belum ada panggilan,” katanya saat ditemui Senin pekan lalu di Purwakarta.

Anjar mengaku tak betah hidup menganggur setelah hampir 20 tahun bekerja di pabrik sepatu Bata. “Separuh umur saya sudah kerja di sini,” ujar dia. Setamatnya Sekolah Menengah Atas, warga lokal itu bekerja di pabrik Bata sejak usia 19 tahun. Dimulai sebagai buruh harian pada 2005 hingga diikat kontrak kerja pada 2008, Anjar kemudian diangkat sebagai karyawan pada 2012. Pengangkatan itu menurutnya hasil demonstrasi pekerja yang mempertanyakan status setelah beberapa kali meneken kontrak.

Dari 900-an pekerja Bata saat itu menurut Anjar, sekitar separuhnya diangkat perusahaan sebagai karyawan atau pekerja tetap. Selebihnya diputus kontrak. PT Sepatu Bata yang dibangun pada 1994 menurut Anjar, awalnya banyak merekrut warga sekitar pabrik seperti dirinya. Belakangan sebagian pekerjanya berasal dari luar daerah hingga mereka harus menyewa hunian di lingkungan warga.

Saat pandemi Covid-19 pada 2020 menurut Anjar, perusahaan memecat 100 orang karyawan Bata. Mantan karyawan mendapat pesangon rata-rata lebih dari Rp 100 juta sesuai perhitungan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yang masih berlaku sebelum berlaku Undang-undang Cipta Kerja. Puncak gelombang PHK terjadi Jumat, 3 Mei 2024, yang menimpa seluruh karyawan pabrik termasuk manajemen sebanyak 236 orang. “Kita nggak tahu bakal ada PHK,” ujarnya.

Rencananya jika diterima bekerja di pabrik sepatu di daerah lain, dia akan memboyong keluarganya ikut pindah. Sementara mantan pekerja lainnya, Alin Kosasih yang juga Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Purwakarta, mengaku ingin fokus menyelesaikan studi S2 di Universitas Negeri Karawang. Baru setelah lulus kuliah nanti dia berencana mencari lowongan kerja baru lagi.

Advertising
Advertising

Nilai pesangon karyawan menurutnya berkisar antara Rp 60-70 juta per orang. Selain itu karyawan akan menarik uang jaminan di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara kepesertaan di BPJS Kesehatan menurut Alin, tengah diupayakan untuk ditanggung pemerintah hingga enam bulan.

Pilihan editor: FSPMI: Pesangon Karyawan Sepatu Bata sudah Dibayarkan

ANWAR SISWADI

Berita terkait

Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

3 jam lalu

Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Serikat Pekerja menyebutkan alasannya.

Baca Selengkapnya

Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Serikat Pekerja: Terkait Robotisasi

10 jam lalu

Wacana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Serikat Pekerja: Terkait Robotisasi

PT Pos Indonesia dikabarkan akan melakukan PHK terhadap karyawan. Diduga terkait program penggunaan mesin robot dalam penyortiran barang.

Baca Selengkapnya

Karyawan Kontrak Berhak Dapat Pesangon, Bagaimana Perhitungannya?

20 jam lalu

Karyawan Kontrak Berhak Dapat Pesangon, Bagaimana Perhitungannya?

Apakah karyawan kontrak berhak dapat pesangon? Ketentuan dan cara menghitung pesangon diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

21 jam lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Dirut Garuda Indonesia atas Sengkarut dengan Serikat Pekerja

1 hari lalu

Penjelasan Dirut Garuda Indonesia atas Sengkarut dengan Serikat Pekerja

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan direksi hanya menghentikan pemotongan gaji atau iuran karyawan terhadap Sekarga.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

1 hari lalu

Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

Pelaksana harian Direktur Impor Kementerian Perdagangan Iman Kustiaman menemui perwakilan buruh yang berunjuk rasa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

1 hari lalu

Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

Karyawan Indofarma Group terus menuntut pihak direksi agar membayarkan gaji bulan Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak

1 hari lalu

Ribuan Buruh Tekstil Kena PHK, Buruh: Menteri Perdagangan Harus Bijak

Perwakilan buruh mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas harus bijak melihat persoalan yang dituntut oleh buruh.

Baca Selengkapnya

Ribuan Orang Terancam PHK, Buruh Desak Pemerintah Cabut Peraturan Izin Usaha Jasa Kurir dan Logistik Asing

2 hari lalu

Ribuan Orang Terancam PHK, Buruh Desak Pemerintah Cabut Peraturan Izin Usaha Jasa Kurir dan Logistik Asing

Buruh mengkhawatirkan ada ribuan orang di PHK akibat izin usaha jasa kurir dan logistik untuk platform Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lainnya.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor

2 hari lalu

Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor

Said Iqbal mengatakan rilis Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hanya 27 ribu buruh di industri tekstil yang terkena PHK.

Baca Selengkapnya