TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi menargetkan Indonesia masuk Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dalam tiga tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum yang harus rampung dalam 250 hingga 280 hari ke depan.

Airlangga mengatakan memorandum itu akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh steering committee OECD, dalam sejumlah bidang seperti keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan detail kebijakan konsumer hingga teknologi digital.

“(Keanggotaan OECD ini) tentu dampak ekonomi dari investasi, based practice secara global, kemudian Indonesia dipercaya dalam ekosistem semikonduktor,” ucap Airlangga usai rapat internal dalam keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis 16 Mei 2024.

Dalam keterangan yang sama, Airlangga menyarankan Jokowi untuk membentuk Project Management Office (PMO) di bawah pimpinannya yang diawasi oleh sejumlah kementerian dan lembaga lain. Tujuannya untuk mengawasi proses aksesi keanggotaan penuh Indonesia di OECD.

Selanjutnya: Airlangga mengatakan dia turut melaporkan mengenai industri semikonduktor....

<!--more-->

Airlangga mengatakan dia turut melaporkan mengenai industri semikonduktor dalam rapat internal di Istana pada hari ini. Karena dalam OECD salah satunya juga akan mengirim tech finding mission mengenai ekosistem semikonduktor di Indonesia pada pertengahan tahun ini

“Ini menjadi tren pembahasan terutama untuk logam strategis yang akan menjadi bahan baku kendaraan listrik (EV), otomotif, untuk industri pertahanan dan industri luar angkasa,” ucap Airlangga.

Sekretaris jenderal OECD Mathias Cormann diagendakan akan berkunjung ke Indonesia akhir bulan ini. Dia akan mengadakan pertemuan dengan Jokowi sekitar tanggal 28-29 Mei 2024.

OECD membuka diskusi aksesi keanggotaan Indonesia sebagai kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama sebagai salah satu negara Mitra Utama sejak 2007 lalu.

Usai diskusi mengenai aksesi, Indonesia harus merancang peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis yang akan disiapkan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Pilihan Editor: Trenggono Optimistis Indonesia Bisa Dominasi Pasar Lobster Global