Walhi Beberkan Kondisi Terkini di Pulau Rempang: Masyarakat Diadu Domba oleh Pemerintah

Senin, 13 Mei 2024 09:57 WIB

Warga memasang spanduk tolak relokasi saat acara halalbihalal di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Batam - Tim solidaritas nasional untuk Rempang membeberkan kondisi di Pulau Rempang saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Even Sembiring, menyatakan, masyarakat lokal di Rempang yang terdampak PSN Rempang Eco-city diadu domba. "Sekarang ini tidak sedikit tindakan-tindakan (pemerintah) di Rempang yang kami lihat dilakukan dengan mengadu antar masyarakat," katanya, Ahad, 12 Mei 2024.

Ia juga mengatakan, tak sedikit rayuan untuk masyarakat agar setuju direlokasi atau menerima ganti rugi. Bahkan ada juga yanh sudah sampai ke Even langsung.

"Ada yang ngajak aku bertemu di Batam. (minta) Supaya masyarakat nggak rugi, ayuklah kita bantu mereka dapat ganti rugi," katanya.

Senada dengan Even, salah seorang tokoh masyarakat Rempang, Ishaka membenarkan adanya upaya provokasi untuk masyarakat yang bertahan agar mau menerima relokasi.

Provokasi bukan dilakukan oleh aparat pemerintah lagi, kata Shaka, tetapi melalui oknum tertentu termasuk melalui orang yang sudah menerima relokasi.

Advertising
Advertising

Kondisi itu memang membuat masyarakat di Pulau Rempang akhirnya terpecah. Menurut Shaka lebih baik pemerintah datang langsung ke Rempang, dari pada memakai orang lain untuk merayu warga.

"Menurut (pemerintah) itu baik, tetapi menurut akar rumput itu cara memecah belah, karena yang menerima dan menolak sejatinya punya hubungan keluarga semua," ujarnya usai mengadakan acara halalbihalal di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu, 8 Mei 2024.

Lebih jauh, Even menanggapi pernyataan terbaru Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto tentang kondisi konflik pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Airlangga sebelumnya disebut-sebut menuding rencana pembangunan di Rempang diganggu oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura melalui NGO (Non Governmental Organization) atau organisasi non pemerintah.

Menanggapi hal itu, Even menilai pernyataan Airlangga menunjukan pemerintah yang anti demokrasi dan lebih mementingkan asing seperti Amerika dan Cina.

"Pernyataan Airlangga terkait rencana-rencana invesati di Rempang tersebut malah memperlihatkan posisinya sebagai pengabdi kepentingan asing, yang atas nama investasi rela menyerahkan saudara setanah airnya untuk digusur, dirampas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hingga mencerabut akar identitas lokal mereka," kata Even.

Pilihan Editor: WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Berita terkait

Tiga Sektor PSN di Sumatera Selatan Jadi Prioritas: Tol, Pelabuhan, dan Kereta Api

1 hari lalu

Tiga Sektor PSN di Sumatera Selatan Jadi Prioritas: Tol, Pelabuhan, dan Kereta Api

Kemenko Perekonomian menyebutkan tiga sektor Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi prioritas.

Baca Selengkapnya

Konsep Ramah Lingkungan Euro 2024 Dianggap Belum Sesuai Harapan, Ini Masukan Walhi

2 hari lalu

Konsep Ramah Lingkungan Euro 2024 Dianggap Belum Sesuai Harapan, Ini Masukan Walhi

Walhi menilai kebijakan ramah lingkungan Euro 2024 bisa diterapkan oleh federasi olahraga di Indonesia. Bisa diperkuat dengan dokumen kesepakatan.

Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

10 hari lalu

Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

Pembangunan proyek beach club Gunungkidul ini dilakukan melalui PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) yang tidak hanya berisi Raffi Ahmad.

Baca Selengkapnya

Kelompok Nelayan Menolak Reklamasi Teluk Manado

10 hari lalu

Kelompok Nelayan Menolak Reklamasi Teluk Manado

Sejumlah nelayan menolak proyek reklamasi Teluk Manado. Dinilai merusak lingkungan dan sumber penghidupan nelayan.

Baca Selengkapnya

Kritik Tanggul Laut Semarang, Walhi Jateng Minta Pemerintah Kembalikan Ekosistem Mangrove

12 hari lalu

Kritik Tanggul Laut Semarang, Walhi Jateng Minta Pemerintah Kembalikan Ekosistem Mangrove

Walhi Jateng mengkritik proyek pembangunan tanggul laut di Semarang Utara, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

PSN Tanjung Sauh Batam akan Relokasi 200 KK, Perusahaan Klaim Semua Proses Terkendali

12 hari lalu

PSN Tanjung Sauh Batam akan Relokasi 200 KK, Perusahaan Klaim Semua Proses Terkendali

Pemerintah berencana membangun PSN Tanjung Sauh dengan target investasi Rp199 triliun.

Baca Selengkapnya

Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

12 hari lalu

Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

Walhi menyesalkan putusan permohonan informasi publik terhadap dokumen HGB PT ITCI Kartika Utama yang berpotensi menggusur warga Desa Telemow.

Baca Selengkapnya

Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

15 hari lalu

Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Walhi menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu.

Baca Selengkapnya

Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

15 hari lalu

Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

Walhi mendorong ormas keagamaan yang menolak pemberian izin tambang agar menggugat ke Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Cina Tertarik Bangun PSN Pulau Tanjung Sauh Batam

16 hari lalu

Perusahaan Cina Tertarik Bangun PSN Pulau Tanjung Sauh Batam

Nilai investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Tanjung Sauh, Kota Batam disebut mencapai Rp 190 triliun dalam kurun 35 tahun ke depan

Baca Selengkapnya