TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mendiskusikan masalah rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya melalui Bandung dan Yogyakarta dengan Menlu Cina, Wang Yi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis lalu, 18 April 2024

“Perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase (kereta cepat) hingga ke Surabaya,” kata Menlu Retno Marsudi yang mendampingi Wang bertemu Jokowi.

Pemerintah Indonesia memprogramkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya dengan melewati Yogyakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah segera membentuk tim untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya setelah pertemuan tersebut.

“Untuk kereta cepat Jakarta–Surabaya, kami sepakat segera membentuk tim,” ujar Luhut di akun instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu, 21 April 2024.

Sebelumnya, Luhut memaparkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, rata-rata penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai 15.000 orang per hari dan terus meningkat. Pada puncak arus mudik Lebaran mencapai 21.422 penumpang, naik 34 persen.

Menurut Luhut, hal tersebut merupakan bukti bahwa proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sudah selayaknya dilanjutkan sampai ke Surabaya.

“Kami semua sepakat agar task force yang dibentuk dapat menindaklanjuti kerja sama strategis ini dalam waktu dekat,” kata dia.

Rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebenarnya sudah digagas pada masa Presiden Jokowi periode pertama 2014-2019. Namun bukan seperti KCJB yang akan dikembangkan pemerintah Indonesia dan Cina.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK waktu itu mengatakan pemerintah akan membangun jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Targetnya, pembangunan bisa dimulai 2019.

JK menuturkan pemerintah tengah menyusun proposal untuk proyek tersebut. Proposal pembangunan kereta semi cepat disusun pemerintah bersama tim ahli dari Jepang. "Proposal ini kira-kira selesai mereka buat pada akhir tahun ini," katanya di Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.

Tim dari Jepang dilibatkan lantaran pemerintah Indonesia menerima bantuan dana dari Japan Bank International Coorporation (JBIC). Bantuan dari Jepang berupa pinjaman soft loan bertenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Bunga yang ditawarkan sebesar 0,5 persen.

Dengan soft loan tersebut, pembiayaan proyek kereta semi cepat ini akan dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan ingin mengurangi beban APBN dengan membuka kembali komunikasi bersama JBIC.

Menurut JK, bantuan tersebut cukup menarik sehingga presiden menginstruksikan proyek kereta Jakarta-Surabaya segera dilaksanakan. Pemerintah baru berencana memulai proyek itu tahun depan karena ingin berhati-hati dalam menyusun proposal. "Itu teknis sekali. Jadi, dibutuhkan perencanaan yang baik," ujarnya waktu itu.

ANTARA | TEMPO

Pilihan editor Penutupan Bandara Internasional Sam Ratulangi Diperpanjang hingga Senin