Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

Selasa, 16 April 2024 14:40 WIB

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Komisi V, Suryadi Jaya Purnama mengintruksikan agar pemerintah menambah infrastruktur dermaga dan kapal imbas kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menurut dia, jumlah dermaga yang terbatas membuat olah gerak kapal menjadi terbatas.

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 April 2024.

Ia juga mengapresiasi rencana Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang ingin menambah seribuan kapal untuk mengantisipasi kepadatan dermaga. Namun, ia menilai penambahan kapal itu perlu dibarengi dengan perbaikan manajemen.

Sebab, ujarnya, operator dermaga di terminal penyeberangan Merak-Bakauheni masih dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Feri Indonesia. Padahal ASDP Feri juga berperan sebagai operator kapal penyeberangan.

"Jika ASDP tidak dapat mengelolanya, maka dampaknya jadi sangat besar karena berada di tangan yang sama," ucap Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Advertising
Advertising

Menurut dia, pemerintah juga perlu memperbaiki manajemen lalu lintas penyeberangan di Merak-Bakauheni, serta di pelabuhan lain yang dikelola ASDP Feri seperti di Ketapang dan Gilimanuk. Ia juga meminta agar adanya evaluasi perihal aplikasi Ferizy yang mendapatkan nilai rendah serta ulasan buruk dari para penggunanya.

"Banyak keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini. Misal kuota pemesanan tiket begitu cepat habis," katanya. Ia menduga kondisi itu terjadi karena masih banyak calo ilegal yang memborong tiket dan menjualnya kembali di sekitar pelabuhan.

Pilihan Editor: ASDP Siapkan 49 Kapal di Lintas Ketapang-Gilimanuk Jelang Natal

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

8 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

8 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

10 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

11 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

12 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

12 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

13 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

13 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

14 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

14 jam lalu

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.

Baca Selengkapnya