Wahyu Trenggono Pejabat Terkaya Ketiga di Indonesia versi LHKPN 2023, Segini Harta Kekayaan Menteri KKP

Minggu, 7 April 2024 13:10 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono tercatat sebagai pejabat terkaya ketiga di Indonesia versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Kamis, 4 April 2024, Wahyu Trenggono yang menjabat sebagai Menteri KKP menggantikan Edy Prabowo sejak 2020 ini memiliki kekayaan mencapai hampir Rp 2,6 triliun. Namun, LHKPN Sakti ini masih dalam proses verifikasi oleh KPK. Artinya, bisa saja lebih atau berkurang.

Berdasarkan laporan kekayaan pada 2022, Wahyu Trenggono memiliki 44 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Jakarta Selatan, Sleman, Boyolali, Bekasi, Sragen, dan Buleleng. Total kekayaan tanah dan bangunan pun mencapai Rp59,7 miliar.

Sementara untuk alat transportasi dan mesin, Sakti memiliki 4 empat kendaraan dengan total kekayaan mencapai Rp2,55 miliar. Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini tercatat mempunyai mobil Land Rover Jeep tahun 2011, Audi RS 5 sedan tahun 2016, Mercedes Benz Gla 200 tahun 2018 dan motor Honda Beat tahun 2018.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bukan orang baru di Kabinet Indonesia Maju sebab pria kelahiran Semarang, 3 November 1962, ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Advertising
Advertising

Wahyu Trenggono merupakan seorang politikus dan pengusaha asal Indonesia. Dia sempat menjadi Bendahara Partai Amanat Nasional dari 2009 sampai sekitar tahun 2013. Dia kemudian menjadi bendahara tim pemenangan Joko Widodo sejak Jokowi berkiprah sebagai Wali Kota Surakarta sebelum akhirnya maju ke Jakarta dan tingkat nasional sebagai presiden.

Sakti Wahyu Trenggono mengawali pendidikan sarjana di Teknik Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986. Dia kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Manajemen Institut Teknologi Bandung.

Sakti Wahyu Trenggono memulai karir di Federal Motor sebagai programmer pada tahun 1986–1992 dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD, dan juga sebagai Komisaris di PT Tower Bersama Tbk. sejak 2009. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Komisaris di PT Merdeka Copper Gold Tbk. mulai tahun 2018.

Dia juga salah satu pengusaha lokal yang pertama bermain cloud melalui Indonesian Cloud. Pria ini juga salah satu inisiator berdirinya Asosiasi Penyedia Infrastruktur Menara Telekomunikasi Indonesia (ASPIMTEL).

Sebelumnya, Sakti dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada 25 Oktober 2019, mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menggantikan Sjafrie Sjamsoeddin.

Selama menjadi Wamenhan, Sakti dinilai melengkapi keunggulan Prabowo. Latar belakang Sakti yang lama di dunia bisnis membantu Prabowo dalam merencanakan secara detail anggaran akuisisi alat utama pertahanan yang dibutuhkan TNI, dan peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri

Pengumuman reshuffle kabinet dilakukan Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa petang. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2020 di Istana Negara berdasarkan Keppres Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Sakti dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Desember 2020, menggantikan Edhy Prabowo yang ditahan KPK karena kasus pemberian izin ekspor benih lobster. Setelah satu tahun mendalami dunia kelautan dan perikanan, Sakti bekerja mewujudkan perubahan besar modernisasi pengelolaan kelautan dan perikanan terutama di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengelolaan ruang laut.

Jokowi mengumumkan enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju, yakni Tri Rismaharini sebagai Mensos, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menparekraf, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menag, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan M. Luthfi sebagai Mendag.

Daftar pejabat terkaya berdasarkan LHKPN 2023:

1. Anggota Wantimpres Dato Sri Tahir Rp 9,3 triliun (proses verifikasi)
2. Menparekraf Sandiaga Uno dengan harta Rp 7,9 triliun (terverifikasi lengkap)
3. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan harta Rp 2,6 triliun (proses verifikasi)
4. Menteri BUMN Erick Thohir dengan harta Rp 2,3 triliun (proses verifikasi)
5. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan harta Rp 2 triliun (diumumkan lengkap)
6. Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ukay Karyadi dengan harta Rp 1,3 triliun (proses verifikasi)
7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan harta Rp 1,1 triliun (diumumkan lengkap)
8. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan harta Rp 1 triliun (proses verifikasi)
9. Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan harta Rp 906 miliar (proses verifikasi)
10. Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa dengan harta Rp 860 miliar (proses sudah diperbaiki)

Pilihan Editor: Luhut Binsar Pandjaitan Salah Satu Pejabat Terkaya di Indonesia Versi LHKPN Urutan Berapa

Berita terkait

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

23 menit lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

3 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

3 jam lalu

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

Ketua DPD Gerindra Jateng memastikan mereka telah mengantongi nama calon untuk ikut Pilkada 2024 di 25 kabupaten/kota dari internal partai.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

5 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

6 jam lalu

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

Prabowo mengunjungi korban banjir Sumbar seusai lawatannya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ia menyatakan turut berduka cita atas musibah itu.

Baca Selengkapnya

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

7 jam lalu

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

Prabowo mengatakan, pengalamannya di militer tak akan memengaruhi kebijakan di pemerintahan yang bakal dia pimpin.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

7 jam lalu

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

Awiek mengatakan seluruh perubahan yang terdapat dalam draft RUU Kementerian Negara telah diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya