TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut program perlindungan sosial atau perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK.

Muhadjir menjelaskan, program perlinsos telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan anggaran sebesar Rp 496,8 triliun. Implementasi program itu, kata dia, tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya kementerian/lembaga sesuai tugasnya masing-masing.

"Telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," kata Muhadjir, Jumat, 5 April 2024.

Adapun komposisi anggaran perlinsos, kata dia, terdiri dari dari berbagai subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Ia menjelaskan perlinsos menjadi solusi atas masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Menurut dia, program itu dapat mencegah naiknya angka kemiskinan sekaligus mencapai target penurunan angka kemiskinan yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.

Secara detail, komposisi anggaran perlinsos itu dialokasikan untuk sejumlah program sebagai berikut:
a. Subsidi, antara lain subsidi energi, seperti BBM, listrik dan elpiji. Subsidi pupuk, bunga KUR, dan lain-lain.
b. Bantuan sosial, antara lain berupa Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, asistensi rehab sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
c. Jaminan sosial, seperti bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan; serta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar 98 juta jiwa.

Ia menegaskan bahwa program tersebut bersesuaian dengan Pasal 34 UUD 1945. "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah, dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan," ujarnya.

Menurut dia agar pelaksanaan program-program perlindungan sosial baik subsidi maupun bantuan sosial (bansos) untuk tidak dikaitkan dengan Pemilu 2024.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kamu untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu,” tuturnya.

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan hari ini. Ketiganya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin