TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini hingga Selasa sore, 5 Maret 2024, dimulai dari kenaikan harga pangan saat ini tak seimbang dengan kenaikan gaji yang tak seberapa. Ekonom sebut hal ini bisa menambah angka kemiskinan baru.

Berikutnya ada Prabowo yang cerita pernah punya utang di Bank Mandiri namun telah dibayar lunas. Menurutnya sebagai debitur dirinya tidak terlalu buruk.

Selanjutnya ada berita tentang Deputi Otorita IKN yang menyebut deforestasi yang disorot NASA di IKN sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu.

Lalu ada berita tentang Faisal Basri yang mengomentari rencana Prabowo memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Menurut Faisal, Presiden makin gampang cawe-cawe ke Ditjen Pajak.

Terakhir, ada berita tentang harta Bahlil Lahadalia, yang diduga mempraktikkan jual beli izin tambang sebagai Menteri Investasi.

1. Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan pemerintah mesti membuat kebijakan yang bisa mengendalikan harga pangan. Sebab, kenaikan harga bahan pokok seperti sekarang ini selalu terjadi, apalagi menjelang Ramadan dan lebaran.

Namun masalahnya, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

"Kenaikan pendapatan selalu jauh lebih rendah," kata Aviliani dalam diskusi publik "Kenaikan Harga Pangan Menjelang Ramadan" yang digelar virtual, Selasa, 5 Maret 2024.

Baca selengkapnya di sini.

Berikutnya, Prabowo pernah punya utang di Mandiri...

<!--more-->

2. Prabowo Cerita Pernah Punya Utang di Bank Mandiri dan Telah Bayar Lunas: Rekam Jejak Saya Tidak Terlalu Buruk

Calon Presiden nomor urut dua PrabowoSubianto bercerita, dia pernah punya utang di PT Bank Mandiri Tbk. Namun, dia telah membayar utang itu 100 persen alias lunas.

"Saya punya ikatan emosional sama Bank Mandiri, pernah jadi nasabahnya. Saya pikir jejak rekam saya di Bank Mandiri tidak terlalu buruk," ujarnya ketika menghadiri agenda Mandiri Investment Forum 2024 di Hote Fairmont, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.

Hal itu disampaikannya ketika Prabowo menjadi salah satu pembicara dalam agenda yang digelar Bank Mandiri pada hai ini.

Baca selengkapnya di sini.

3. Deforestasi IKN Disorot Satelit NASA, Deputi Otorita: Sudah Sejak Beberapa Dekade Lalu

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Myrna Safitri mengatakan penyusutan luas hutan alam di IKN yang sempat dipotret oleh satelit NASA telah terjadi dalam sejak beberapa dekade lalu.

"Penyebabnya konversi hutan alam menjadi beberapa peruntukan, seperti hutan tanaman monokultur, perkebunan sawit, tambang, transmigrasi, dan lain-lain," kata Myrna melalui pesan tertulis kepada Tempo, Selasa, 5 Maret 2024.

Myrna menuturkan, wilayah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN merupakan eks areal hutan tanaman eukaliptus. "Area tersebut memang secara periodik ditebang karena masuk daur panen, sekitar 6 tahunan."

Baca selengkapnya di sini.

4. Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengaku gamang dengan rencana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seperti diketahui, saat ini Prabowo-Gibran unggul sementara dalam perhitungan suara Pilpres 2024.

Faisal mengatakan dengan pemisahan DJP, Kemenkeu tidak akan lagi mengurus penerimaan negara. DJP pun langsung bertanggung jawab kepada presiden. Hal itu, menurut Faisal, akan menyebabkan presiden lebih mudah cawe-cawe.

Baca selengkapnya di sini.

5. Diduga Terlibat Jual-Beli Izin Tambang, Segini Harta Menteri Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang.

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang ditugaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak Januari 2022 lalu, dia telah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) dan mineral hingga akhir 2023.

Berdasarkan investigasi Majalah Tempo, Bahlil tidak hanya berwenang mencabut izin operasional ribuan tambang, tetapi juga dapat menghidupkannya kembali. Namun, dia diduga meminta upeti yang besarannya berkisar Rp 5-25 miliar untuk mengembalikan IUP yang telah dicabut.

Baca selengkapnya di sini.