TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai, pelaksanaan program makan siang gratis dan susu gratis bisa berdampak pada kenaikan utang pemerintah. Pemerintah harus menambah utang karena defisit anggaran melebar. Atau, pemerintah harus memotong anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial agar bisa dialihkan ke program makan siang gratis.

"Program makan siang dan minum susu gratis dengan anggaran hingga Rp 50 - 72 triliun (per tahun) akan sangat berat untuk ditanggung APBN 2025," kata Yusuf dalam keterangannya kepada Tempo pada Selasa, 27 Februari 2024.

Sebagai APBN transisi pemerintahan sekarang dengan yang akan datang, kata Yusuf, APBN 2025 akan menanggung beban berat karena harus mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo alias Jokowi seperti IKN. Juga proyek strategis nasional (PSN) lainnya yang belum selesai.

"Maupun untuk mengakomodasi janji kampanye Prabowo seperti makan siang - minum susu gratis ini," kata dia.

Menurut Yusuf, anggaran tahun pertama program makan siang dan minum susu gratis ini setara dengan anggaran pembangunan IKN sepanjang 2022-2024. Yusuf juga memperkirakan, anggaran tahun pertama program ini berpotensi setara dengan 2-3 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025. Di tahun-tahun berikutnya, kata Yusuf, tentu akan memberi beban semakin besar karena kebutuhan anggaran program diperkirakan di kisaran Rp 400 triliun per tahun.

"Karena itu, masuknya program mercusuar seperti IKN dan kini program populis seperti makan siang dan minum susu gratis, saya perkirakan akan menekan atau memotong anggaran belanja tidak terikat seperti belanja infrastruktur, belanja subsidi atau belanja sosial," kata dia.

Selain itu, program ini juga berpotensi pada kenaikan utang pemerintah. Padahal, meningkatkan utang pemerintah juga beresiko tinggi karena beban utang pada keuangan negara telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. Pada 2005-2014, kata Yusuf, di era Presiden SBY, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 32,9 persen dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Pada 2015-2022, di era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen.

Program makan siang dan susu gratis adalah janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, sebelumnya menyebut, program makan siang dan susu gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 triliun per tahun. Budiman mengklaim, di tahun pertama program ini baru menelan biaya sebesar Rp 100 hingga Rp 120 triliun. Dari jumlah yang dibutuhkan itu, negara melalui APBN hanya dibutuhkan membiayai sekitar 50 hingga 60 persen

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 hingga 60 triliun," ujar Budiman dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 22 Februari 2024.

Budiman mengklaim, untuk memenuhi kebutuhan APBN sebesar itu, dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengkominfirmasi bahwa program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo, akan diakomodasi dalam APBN 2025 yang sedang disusun oleh pemerintahan Jokowi.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Editor: Kemendag soal Harga Minyakita Menjelang Ramadan: Tetap Stabil, Sesuai Harga Eceran Tertinggi