TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan yang seharusnya dibagikan Februari akan diundur menjadi Maret 2024. Bantuan ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM.

Airlangga sebelumnya mengatakan, bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap KPM itu akan diberikan selama tiga bulan, yaitu Januari-Maret 2024. Pencairannya dimulai pada Februari, sehingga BLT Mitigasi Risiko Pangan Januari dan Februari digabung.

"(BLT Mitigasi Risiko Pangan) nanti berlaku 3 bulan, Maret (dibagikan ke KPM)," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024.

Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan penundaan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Meski demikian, ia memastikan BLT Mitigasi Risiko Pangan akan tetap diterima KPM pada Maret 2024.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan butuh anggaran Rp 11,25 triliun untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa BLT masih dibutuhkan dan akan disalurkan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selanjutnya: "BLT mitigasi pangan apakah masih dibutuhkan...."

<!--more-->

"BLT mitigasi pangan apakah masih dibutuhkan? Saya sampaikan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024.

Sri Mulyani menjelaskan adanya BLT Mitigasi Pangan kemungkinan bisa menekan inflasi khususnya inflasi komponen bergejolak (volatile). Menurut dia, faktor distribusi logistik dan komoditas, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan beras dapat mempengaruhi inflasi.

Lebih lanjut, mantan Managing Director World Bank ini mengatakan BLT Mitigasi Pangan memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024. Dia menjelaskan bahwa harga pangan memiliki dampak sensitif terhadap tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

"Kami akan terus memfokuskan karena volatile food ini selain berkontribusi signifikan terhadap headline inflation, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat," tutur Sri Mulyani.

AMELIA RAHIMA SARI | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Ramai soal Kemenko Khusus Urus Makan Siang Gratis, Airlangga: Tunggu Keputusan KPU