Prabowo-Gibran Unggul Hitung Cepat, Walhi Sulteng: Hilirisasi Ancaman untuk Rakyat dan Lingkungan

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Khairul anam

Sabtu, 17 Februari 2024 06:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen dan Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (Walhi Sulteng) Aulia Hakim menyebut potensi kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai ancaman terhadap lingkungan. Sebab menurut dia Prabowo-Gibran bakal melanjutkan model penghiliran atau hilirisasi nikel Presiden Joko Widodo. Prabowo-Gibran diketahui unggul berdasarkan hitung cepat di sejumlah survey dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kemenangan 02, saya pikir akan menambah ancaman dan derita rakyat, serta menambah kerusakan lingkungan," kata Aulia ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 16 Februari 2024.

Menurut Aulia kebijakan penghiliran era Prabowo nanti tidak akan jauh berbeda dengan era Presiden Jokowi. Ia menilai, pengiliran nikel saat ini tidak mementingkan kedaulatan rakyat.

"Pasti mereka membuka kran investasi makin luas untuk modal asing. Kami masih meyakini seluruh aktivitas yang menggantungkan investasi Cina atau modal luar tidak berdampak pada warga Sulteng," ujar dia.

Walhi Sulteng juga menyoroti, Prabowo-Gibran tidak membawa gagasan keberlanjutan lingkungan. Ia menilai Prabowo-Gibran masih menempatkan industri dan modal pembangunan di level atas.

Advertising
Advertising

"Padahal, lingkungan harusnya paling atas, sebelum bicara produksi," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum telah menyelenggarakan Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara ini, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin berdasarkan hitung cepat dengan perolehan 59,17 persen. Unggul jauh dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,79%), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,05 persen). Data ini berasal dari hitung cepat kerja sama Tempo dengan lembaga survei Kedai Kopi.

Sebelumnya, selama masa kampanye, Prabowo-Gibran beberapa kali menyatakan bakal melanjutkan program penghiliran Presiden Jokowi. Penghiliran diperlukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama nikel.

Akan tetapi, penghiliran nikel menuai banyak kritik. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho misalnya menyebut penghiliran nikel yang dijalankan pemerintaah saat ini sebagai ekosida. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah dominasi tenaga kerja asing. Penghiliran nikel menuru Andry juga berdampak buruk pada kehidupan masyarakat.

"Petani mengalami kesulitan panen karena wilayahnya sudah terkena sedimentasi limbah. Nelayan juga hasil tangkapannya turun," kata Andry.

Walhasil, meski pemerintah menggembor-gemborkan dampak hilirisasi ke perekonomian, menurut Andry bukan masyarakat di kawasan hilirisasi yang merasakannya. Sebaliknya, masyarakat justru kehilangan pekerjaan tradisional dan berdampak pada kesejahterannya. Bahkan, kata Andry, prevalensi stunting di kawasan nikel masih tinggi.

"Persoalan sosial-lingkungan justru banyak di wilayah hilirisasi, pertambangan, wilayah investasi," ujar Andry. "Ini mencerminkan investasi yang masuk ke kita hanya fokus pada kuantitas, bukan kualitas."

RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Ingat, Ini 8 Janji Prabowo-Gibran yang Unggul Versi Quick Count Pilpres 2024

Berita terkait

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

19 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

22 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

1 hari lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

Mengenal Sarekat Hijau Indonesia, Cikal Bakal Partai Hijau Indonesia

1 hari lalu

Mengenal Sarekat Hijau Indonesia, Cikal Bakal Partai Hijau Indonesia

Partai Hijau Indonesia batal mengusung Haris Azhar sebagai cagub Jakarta jalur ndependen. Ini profil Sarekat Hijau Indonesia, cikal bakal Partai Hijau Indonesia.

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

2 hari lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Walhi Sudah Peringatkan Bencana di Lembah Anai, Tuntut BKSDA Bertanggung Jawab

2 hari lalu

Walhi Sudah Peringatkan Bencana di Lembah Anai, Tuntut BKSDA Bertanggung Jawab

Bencana berulang di Lembah Anai, Sumatera Barat, sudah diprediksi sebelumnya. Bagaimana Walhi bisa melakukan itu?

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

2 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Mau Pamer Proyek Citarum Harum di World Water Forum, Walhi Jabar: Sungainya Masih Rusak

2 hari lalu

Pemerintah Mau Pamer Proyek Citarum Harum di World Water Forum, Walhi Jabar: Sungainya Masih Rusak

Walhi Jabar menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang ingin pamer proyek Citarum Harum di ajang World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Baca Selengkapnya