TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal pembekuan anggaran hingga Rp 50,14 triliun. Seperti diketahui, pemerintah melakukan automatic adjustment atau penyesuaian otomatis terhadap anggaran APBN 2024. Setiap kementerian/lembaga harus menyisihkan sebanyak 5 persen dari total anggaran untuk dicadangkan.

Sri Mulyani menilai kebijakan ini tak akan mengganggu pembiayaan program-program prioritas di kementerian. Pasalnya, selama ini penyerapan anggaran dari kementerian atau lembaga rata-rata hanya sekitar 95 persen.

"Jadi sebetulnya 5 persen itu ada di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari kementerian/lembaga itu. Itu yang kami lakukan," ucap Sri Mulyani saat ditemui usai pencoblosan Pemilu 2024 di Bintaro, Tangerang Selatan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Dia menjelaskan, automatic adjustment dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi dari situasi darurat. Selama ini, kata dia, pemerintah juga melakukan hal yang sama pada 2022 dan 2023.

Pada 2022 dan 2023, tuturnya, pemerintah juga melaksanakan automatic adjustment dilakukan saat terjadi gejolak harga minyak goreng. Selain itu, pemerintah melakukan kebijakan serupa saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan instruksi presiden (Inpres) soal perbaikan jalan yang rusak.

Menurut Sri Mulyani, automatic adjustment merupakan mekanisme yang sudah berjalan selama empat tahun, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Walhasil, ia menilai situasi tahun lalu membaik. Kemudian penyesuaian anggaran dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga.

Dia menegaskan ketidakpastian dan semua prioritas anggaran sudah diamankan sesuai dengan program pembangunan pemerintah. Karena itu, Kementerian Keuangan megambil kebijakan ini terhadap kementerian/lembaga.

"Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh kementerian/lembaga untuk mencadangkan 5 persen," ucap Sri Mulyani. Tetapi, dia kembali menekankan, 5 persen anggaran yang dicadangkan itu tidak boleh mengganggu prioritas setiap kementerian.

Pilihan Editor: Inilah Tugas dan Tanggung Jawab Saksi TPS dalam Coblosan Pemilu 2024