TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membantah bahwa penyetopan sementara bantuan pangan atau bansos beras menjelang Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 karena cadangan beras pemerintah (CBP) menipis.

"Tidak demikian," kata Arief kepada Tempo, Sabtu, 10 Februari 2024.

Dia menjelaskan, penghentian sementara penyaluran bantuan pangan beras dilakukan pada 8-14 Februari 2024. Ini dilakukan sebagai penghormatan karena Pemilu akan dilangsungkan sebentar lagi.

"Tapi GPM (Gerakan Pangan Murah), pengisian stok PIBC (Pasar Induk Beras Cipinang) dan outlet tetap dijalankan," tutur Arief.

Menurut dia, supply ke peritel dari Badan Urusan Logistik alias Bulog sudah berjalan. Tapi memang beradu cepat dengan pembelian masyarakat.

Arief lantas membeberkan data stok beras di PIBC, yakni 34.590 ton per 9 Februari 2024. Jumlah ini melonjak dibandingkan stok awal pada 1 Januari 2024 yang sebesar 32.646 ton.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari mengatakan pemberhentian sementara penyaluran bantuan pangan beras menjelang Pemilu disebabkan menipisnya persediaan beras pemerintah.

"Dihentikannya bansos menjelang pemilu, apakah memang untuk menghentikan polemik bansos, atau memang berasnya sudah tidak ada? Inilah yang dapat menjelaskan sampai hari ini harga malah semakin naik," ujar Syaiful pada Tempo, Jumat, 9 Februari 2024.

AMELIA RAHIMA | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Blokir APBN demi Bansos, Pengamat: Jika Belum Ada Urgensinya Dianggap Tak Wajar Diberikan