TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Zenzi Suhadi mengkritik rencana pemerintah untuk melanjutkan megaproyek lumbung pangan (food estate) di wilayah lain.

Adapun sejumlah wilayah yang tengah dipertimbangkan sebagai lahan food estate baru adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Suroto pada Rabu, 7 Februari 2024.

Menurut Zenzi, jika tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka pemerintah sudah gagal sejak dari rencana. Dia menuding, proyek tersebut dipaksakan untuk pihak-pihak yang punya kepentingan dan maksud terselubung. "Itu dipaksakan untuk memenuhi kepentingan yang punya rencana saja, untuk mengambil kayu dan tanah," katanya kepada Tempo pada Jumat, 9 Februari 2024.

Dia menambahkan, proyek lumbung pangan hanya akan menghabiskan uang negara. Menurut dia, uang negara tersebut lebih baik digunakan untuk meneliti potensi pangan dan metode produksi yang tepat di wilayah itu. "Lebih baik uangnya dipakai untuk melakukan penelitian potensi pangan dan metode produksi pangan yang adil dan berkelanjutan di lokasi itu."

Berkaca pada evaluasi lumbung pangan yang sudah ada, kata Zenzi, proyek tersebut gagal. Pasalnya, kajian yang dilakukan hanya sebagai pembenaran atas keputusan membangun proyek tersebut. Walhasil, terjadilah kesalahan besar negara.

"Contoh yang di Kalimantan, kalau penelitian dilakukan sebelum keputusan diambil, tidak akan menanam jagung di polybag di lahan yang luas," tutur Zenzi.

Jika ingin mengulangi hal yang sama yakni menanam jagung di polybag dengan anggaran yang sama, pemerintah bisa membagikannya kepada masyarakat. "Bagikan aja polybag berisi tanah dan benih di setiap rumah di Jakarta. Biayanya sama, tapi mendekatkan populasi besar dengan sumber pangan."

Suroto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan sebaran wilayah lumbung pangan. Ada sejumlah daerah yang diusulkan untuk menjadi lokasi food estate. “Ada usulan di NTT (Nusa Tenggara Timur), Papua dan Sumatera Selatan. Tapi itu masih masuk di masterplan yang baru. Masterplan yang lama kan baru Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara,” kata Suroto.

Dalam laporan Tempo sebelumnya, Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata menyebut proyek food estate di sana gagal, terutama proyek singkong di Gunung Mas. Proyek tersebut dipimpin oleh Prabowo Subianto Menteri Pertahanan.

"Terlebih food estate singkong di Gunung Mas. Singkong di sana gagal tumbuh. Lalu diganti jagung, itu juga tidak maksimal tumbuhnya dan belum ada panen sampai hari ini," kata Bayu pada Senin, 22 Januari 2024 lalu.

Pada awalnya, lahan lumbung pangan di Gunung Mas ditanami singkong. Namun ternyata, tanah di sana tidak cocok dengan kebutuhan pertumbuhan singkong. Pasalnya, tanah di sana adalah tanah gambut, sehingga singkong tidak bisa tumbuh dan berakibat gagal panen. Padahal, pembangunan proyek tersebut telah mengorbankan hutan dengan cata dibabat. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan dan bencana banjir di daerah sekitar areal food estate.

Berdasarkan catatan Walhi, kata Bayu, lahan yang sempat mangkrak itu kemudian ditanami komoditas jagung. Menurut Bayu, penanaman jagung di sana terkesan dipaksakan, karena ditanam di dalam polybag dan membutuhkan biaya tambahan. "Karena gagal, maka dibuat justifikasi, mengganti dengan jagung yang ditanam dalam polybag supaya terlihat berhasil."

Walhi juga kerap meminta pemerintah agar menghentikan proyek lumbung pangan, karena tidak menyentuh akar permasalahan pangan yang dihadapi Indonesia. Selain merusak lingkungan, lahan tersebut juga diambil dari masyarakat.

ANNISA FEBIOLA | RIANI SANUSI PUTRI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Editor: Tanggapi Food Estate, TPN Ganjar-Mahfud: Haduh, Capek Kita Komentarinnya