Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Food Estate, TPN Ganjar-Mahfud: Haduh, Capek Kita Komentarinnya

image-gnews
Disebut Cak Imin dan Mahfud Md Sebagai Proyek Gagal Pada Debat Cawapres, Apa Itu Food Estate?
Disebut Cak Imin dan Mahfud Md Sebagai Proyek Gagal Pada Debat Cawapres, Apa Itu Food Estate?
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo - Mahfud Md mengaku lelah mengomentari food estate singkong di Kalimantan Tengah yang gagal.  Food estate itu dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02. 

"Memang masalah food estate ini, haduh, capek kita komentarinnya," kata Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Satya Heragandhi, dalam Diskusi Muda Menggugat dan Peluncuran Deklarasi Ekonomi Hijau Greenpeace Indonesia di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Menurut Satya, pembukaan lahan untuk proyek food estate demi mengatasi krisis pangan kurang tepat. Sebab, bisa menyebabkan deforestasi.

Padahal untuk mengurangi emisi karbon, mencegah deforestasi lebih murah ketimbang mengubah energi yang digunakan menjadi bersih alias clean energy. Dia menyebut, perlu US$ 21,4 juta atau sekitar Rp 335,98 miliar untuk mencegah deforestasi, sedangkan untuk memperbaiki energi perlu US$ 243 juta atau sekitar Rp 3,81 triliun.

"Nah, sekarang hutan-hutan bagus-bagus dibuka, dijadiin food estate. Kagak (enggak) berhasil lagi!" ucap Satya.

Dia menuturkan, ada yang menyebut proyek food estate gagal itu di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, pihaknya bahkan mengirimkan tim untuk mengecek ke sana. 

Satya lantas menanyakan, apakah masyarakat sekitar mendapatkan setempat mendapatkan manfaat dari program food estate tersebut. Timnya pun menjawab kemungkinan tidak. 

"'Lha masyarakat sekitar enggak makan jagung di situ, Pak'," tutur Satya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alih-alih membuka lahan untuk food estate, kata dia, Ganjar dan Mahfud memiliki solusi lainnya. Dia pun meminta agar para petani dibuat bangga bertani. 

"Anak-anak muda, coba dong, petani itu menguntungkan lho kalau lo (kamu) lakukan dengan benar. Ada smart farming (pertanian pintar), ada mekanisasi alat pertanian, dan sebagainya," ujar dia.

Selain itu, Satya menyebut pertanian harus dikelola sebagaimana bisnis perusahaan. Harus ada kesatuan dari para petani di suatu wilayah sehingga mereka bisa dealing (bersepakat) dengan pabrik pupuk, peralatan-peralatan, untuk mendapatkan pendampingan, dan lain-lain.

Dengan begitu, menurut Satya, para petani bisa maju bersama. Selain itu, intensifikasi pertanian itu bisa dilakukan dan anak-anak muda juga merasa bangga sebagai petani.

AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

12 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.


Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

18 jam lalu

Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers soal Film Dirty Vote di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang ingin berada di luar pemerintahan. Ini sikap yang mulia.


Rekaman Peristiwa Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin dan TPN Ganjar-Mahfud

22 jam lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Rekaman Peristiwa Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin dan TPN Ganjar-Mahfud

TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 resmi dibubarkan. Berikut rekaman peristiwanya.


Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

1 hari lalu

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin usai acara Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2024 di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.


Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

1 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.


Bagi-bagi Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Bagi-bagi Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Ia punya waktu hingga Oktober untuk menimbang dan menyusun kabinet Prabowo dalam pemerintahannya.


Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani (tengah), Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers membantah tudingan soal Prabowo hanya menjabat 2 tahun sebagai Presiden di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.


Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

2 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?


Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berbicara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Sebelumnya, Prabowo bertemu di kediaman presiden keenam RI, SBY, pada pekan lalu. Dok.istimewa
Penjelasan Lengkap Jubir Prabowo Soal Presidential Club

Presidential club adalah istilah yang bisa disematkan untuk silaturahmi para mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.