TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Rabu, 7 Februari 2024, dimulai dari tsunami bantuan sosial pemerintah yang diduga sudah dipersiapkan Presiden Joko Widodo sejak anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Berikutnya ada berita eksklusif tentang Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir APBN sebesar Rp 50 triliun. Namun blokir tidak berlaku buat program Bansos dan proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Selanjutnya ada berita tentang Rektor Universitas Paramidan yang mengkritik rasa pemerintahan Jokowi sudah seperti zaman Presiden Soeharto.

Ada juga berita tentang Anies Baswedan yang menyebut narasi Menteri BUMN Erick Thohir kalau Anies akan membubarkan BUMN jika terpilih sebagai presiden merupakna fitnah yang tak masuk akal.

Terakhir, ada berita tentang sosok Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang tumben tidak mendampingi Jokowi saat peresmian tol.

1. Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Jokowi Sejak Gibran Maju jadi Cawapres

Rencana penyaluran bantuan sosial atau bansos 2024 menuai polemik. Apalagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyalurkan bansos baru bernama bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Besaran bansos teranyar itu adalah Rp 200 ribu per bulan dan dirapel pembayarannya menjadi Rp 600 ribu per keluarga sasaran pada Januari hingga Maret 2024.

Penggelontoran bansos kali ini menjadi sorotan publik karena dilakukan menjelang pemilihan umum presiden atau Pilpres pada 14 Februari mendatang. Dalam laporan Majalah Tempo, seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menduga ada politisasi BLT Pangan.

Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut berdampak pada penggunaan anggaran negara untuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

Baca selengkapnya di sini.

Jokowi perintahkan Sri Mulyani blokir APBN...

<!--more-->

2. EKSKLUSIF: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Bansos dan IKN Jalan Terus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian atau lembaga memblokir anggaran mereka pada tahun ini lewat mekanisme automatic adjustment senilaiRp 50,14 triliun. Sri Mulyani memberitahukan automatic adjustmentitu sejak 29 Desember 2023 lalu. Automatic adjustment itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Rupanya tidak semua program yang kena blokir alias ditunda belanjanya. Salah satu anggaran yang selamat dari pemblokiran atau penundaan adalah program Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu tercatat dalam surat SMI nomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannnya diperoleh Tempo. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga seperti Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024," tulis Sri Mulyani dalam poin pertama surat tersebut, dikutip pada Rabu, 7 Februari 2024.

Baca selengkapnya di sini.

3. Rektor Paramadina Kritik Jokowi: Sudah Seperti Zaman Pak Harto, Presiden seperti Raja

Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah seperti zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Pasalnya, birokrasi sudah dimobilisasi demi kepentingan khusus, bukan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

"Sudah seperti zaman Pak Harto. Mobilisasi Golkar pada waktu itu, ya sudah terjadi (saat ini) dan hanya terjadi ketika kekuasaan itu otoriter. Sekarang sudah sempurna otoriternya dan presiden sudah seperti raja," katanya dalam diskusi daring pada Rabu, 7 Februari 2024.

Didik Rachbini menyoroti anggaran negara yang belakangan mengalir deras untuk bantuan sosial (Bansos). Tak sedikit yang memang menuding bahwa Bansos tersebut sarat unsur politis. Menurut Didik, Bansos digunakan Jokowi sebagai alat politik belaka.

Baca selengkapnya di sini.

4. Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

Calon presiden nomor urut satu AniesBaswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran badan usaha milik negara (BUMN) yang belakangan ramai dibicarakan. Wacana ini sempat terlontar dalam acara yang diselenggarakan tim suksesnya.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara "Desak Anies" di Semarang yang digelar pada Senin malam, 5 Februari 2024. Saat itu, Anies menyebutkan bahwa setiap informasi yang diterima harus disikapi secara kritis, termasuk soal ide perubahan BUMN.

Termasuk, kata Anies, ketika Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi narasi tersebut. "Ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu, masuk akal apa tidak. Ketika kemudian malah Pak Menteri yang ngomong," ucap Anies.

Baca selengkapnya di sini.

5. Sosok Basuki Hadimuljono yang Tak Dampingi Jokowi Saat Peresmian Tol, Bukti Kabinet Renggang?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Namun tak seperti biasanya, kali ini Jokowi tak ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia justru didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pimpinan Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, serta pejabat daerah setempat.

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ruas Kisaran Indrapura-Limapuluh dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, seksi Tebing Tinggi-Indrapura, di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda peresmian jalan tol tersebut, dikutip dari rekaman Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

Ketidakhadiran Basuki menemani Jokowi dalam peresmian tol itu semakin memperkuat isu Basuki mundur dari kabinet. Apalagi sebelumnya, beredar kabar bahwa hubungan Basuki dan Jokowi renggang lantaran presiden pernah menyinggung buruknya kondisi jalan di Jawa Tengah. Walaupun ada juga yang menyebut ini sebagai sindiran terhadap calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah.

Baca selengkapnya di sini.