TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras harus dihentikan sementara. Tepatnya menjelang hari pemungutan suara dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga tidak ada indikasi sinyal-sinyal politisasi.

"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," kata Arief dalam keterangan tertulis pada Rabu, 7 Februari 2024.

Dia menyatakan, kebijakan ini diambil agar proses Pemilu dapat berjalan dengan tenang. Sebelumnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 mengatur masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu, 10 Februari.

“Lalu, pada 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” tutur Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, 7 Februari 2024.

Walaupun, kata Arief, bantuan pangan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah telah merencanakannya sejak lama. Penyaluran bantuan pangan akan dilanjutkan kembali setelah hari pemungutan suara.

"Kami pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini."

Arief menambahkan, "Kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya menjelang pemilu. Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tutur Arief.

Selanjutnya: Arief menyatakan, program bantuan pangan sudah ada sejak dulu....

<!--more-->

Arief menyatakan, program bantuan pangan sudah ada sejak dulu dan hampir tidak ada komplain. "Bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan Bapanas kepada Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik," ucap dia.

Per 6 Februari, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 179.149.760 kg. Pemerintah berencana menyebarkan bantuan ini sampai Juni mendatang.

Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog dan menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

"Untuk persiapan panen bulan Maret, proyeksinya 3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Kami siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di-on-kan semua," ujar dia.

Selain itu, Arief mengatakan, pemerintah akan menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh, seperti misalnya pada bahan pokok beras. Jika harga ketika panen mulai meningkat dan harga gabahnya masih Rp 5.500 sampai Rp 6.000, maka dinilai masih cukup baik. "Tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani," ucap dia.

Adapun indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah melalui perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sejak Oktober 2022 tercatat berkembang melampaui angka 100. Kemudian per Januari 2024, NTTP berada di angka 116,16.

Pilihan Editor: OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank