Faisal Basri: Kenaikan Anggaran Bansos Menunjukkan Kegagalan Jokowi

Senin, 5 Februari 2024 15:38 WIB

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyoroti soal kenaikan anggaran bantuan sosial atau bansos menjelang Pemilu 2024. Faisal menilai hal ini menunjukkan kegagalan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

Menurut dia dana bansos tahun ini melebihi anggaran pada saat pandemi Covid-19 menunjukkan semakin besarnya masyarakat yang rentan ekonominya. "Jadi Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos," kata Faisal Basri dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Faisal Basri juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga petani yang kekurangan pupuk dan gagal panen. Menurutnya, masyarakat yang hidupnya rentan tak kunjung turun. Hal itu menurutnya juga tercermin dari bertambahnya penerima bansos.

Adapun anggaran bansos tahun ini melonjak lebih tinggi ketimbang saat pandemi Covid-19. Melansir dari Informasi APBN 2024 Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.

Sedangkan anggaran bansos di puncak pandemi Covid-19 pada 2021 berada di angka Rp 468,2 triliun dan di 2020 yang sebesar Rp 498,0 triliun. Lalu pada 2022 perintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp 460,6 miliar untuk perlindungan sosial.

Advertising
Advertising

Dengan demikian, terlihat dana bansos 2024 hanya sedikit di bawah anggaran 2020 (selisih Rp 1,2 triliun) saat puncak pandemi covid-19. Namun jauh lebih tinggi daripada 2021, 2022, dan 2023, dengan selisih melebihi Rp 28 triliun.

Faisal Basri pun menyayangkan tidak ada calon presiden yang berani menyatakan bahwa Jokowi gagal dalam mengurus persoalan tersebut. Meskipun, capres nomor 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal dugaan politisasi bansos saat debat Pemilu kelima kemarin.

"Etika dan moral ini digembar-gemborkan oleh nomor 1 dan nomor 3, tapi ini enggak keluar karena takut konsekuensi penyerang Jokowi," kata dia.

Pilihan Editor: Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

Berita terkait

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

1 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

1 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

4 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

5 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

5 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

6 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

7 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

7 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

8 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

8 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya