Sri Mulyani Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi 2023 RI Bertahan di Kisaran 5 Persen

Selasa, 30 Januari 2024 11:14 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 bertahan di kisaran 5 persen. Menurutnya, ekonomi Indonesia tetap bertahan dengan baik di tengah suasana global yang cenderung tidak pasti dan melambat itu.

"Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh permintaan domestik yang bisa mensubtitusi pelemahan eksternal," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 30 Januari 2024.

Sri Mulyani menuturkan aktivitas konsumsi masyarakat masih kuat karena didukung dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Kondisi ini juga didukung oleh penurunan tingkat pengangguran serta peranan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang secara aktif pada 2023 lalu sebagai shock absorber atau peredam kejut yang terus menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

Selain itu, ia mengungkapkan tren investasi di Tanah Air juga menguat, terutama sejak triwulan pertama 2023. Sri Mulyani menilai menguatnya investasi di Indonesia sejalan dengan percepatan untuk penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis nasional atau PSN pada 2023.

Sementara pada triwulan IV 2023, ia menilai tanda-tanda risiliensi dari aktivitas ekonomi domestik tersebut masih berlanjut. Faktor yang mendorongnya, antara lain Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang konsisten di zona ekspansif. Juga kontribusi surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut. Indikator dini yang dinilai masih kuat, seperti indek penjualan riil dan indikator keyakinan konsumen yang relatif stabil dan kuat.

Advertising
Advertising

Dengan perkembangan tersebut, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 masih akan bertahan pada kisaran 5 persen. Sementara angka pengangguran menurun jadi 5,32 persen dan angka kemiskinan mencapai 9,3 persen.

Sementara untuk 2024 ini, Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 5,2 persen sesuai dengan asumsi APBN. Proyeksi pertumbuhan yang kuat pada 2024, tuturnya, didorong aktivitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

"Kami berharap Pemilu berdampak positif pada aktivitas konsumsi pemerintah maupun dari masyarakat, serta berlanjutnya pelaksanaan dan penyelesaian PSN pada 2024 ini," ujar Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Bos Bulog Pastikan 500 Ribu Ton Beras Impor Sudah Masuk di Indonesia

Berita terkait

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

28 menit lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

22 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya