Ditanya Prabowo soal Atasi Pengangguran, Ganjar: Perlu Kepastian Hukum dan Ketangguhan SDM

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, bertanya pada lawannya, Ganjar Pranowo, soal bagaimana cara mengatasi pengangguran jika terpilih memimpin Indonesia. Pertanyaan itu disampaikan Prabowo dalam acara Debat Capres 20024 pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bagaimana cara mengatasi pengangguran yang masih banyak? Lulusan sekolah dan sarjana banyak yang belum tertampung,” ujar Prabowo dalam acara yang disiarkan langsung akun YouTube Tempodotco, pada Selasa, 12 Desember 2023.

Menurut Ganjar, untuk mengatasi itu ada beberapa poin. Pertama, membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik.

“Kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transpraan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan pergi tidak mau datang,” tutur Ganjar.

Kedua, kata Ganjar, pemerintah harus memberikan fasilitas seperti kawasan industri, insentif pajak, dan kemudahan perizinan berusaha. Jika semua itu sudah berjalan, maka yang harus disiapkan adalah sumber daya manusia (SDM). “Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kami siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi, nggak ada yang lain,” ucap dia.

Menurut Ganjar, harus ada kepastian wajib belajar 12 tahun dan gratis bagi masyarakat untuk mendorong kualitas SDM Indonesia tumbuh.

Selain itu, kata Ganjar, ada tindakan afirmasi untuk menurunkan kemiskinan, yakni dengan memberikan kesempatan pada setiap satu keluarga miskin agar satu anaknya bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Ganjar bercerita jika di Jawa Tengah, khususnya di Kawasan Industri Kendal, perusahaan-perusahaan di sana sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 sekolah vokasi. Hal yang sama terjadi pula di Kawasan Industri Batang.

Dari situ, ucap Ganjar, kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, penting untuk memfasilitasi masyarakat.

Mendengar jawaban itu, Prabowo menilai Ganjar mengakui prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mengembangkan kawasan ekonomi kreatif (KEK) sehingga bisa menghadirkan lapangan kerja di Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan saat memimpin Jawa Tengah dia merancang kawasan indusri dan melakukan percepatan pembangunannya dengan cara duduk bersama para menteri dan presiden. Alhasil, klaim dia, banyak proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah bisa diselesaikan.

 “Kami tahu posisi itu agar kami berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di tahun 2045,” kata Ganjar.

Pilihan Editor: Anies Ungkap Kegagalannya Menaikkan UMP Jakarta 5,1 Persen: Ada Regulasi yang Tidak Adil